TribunTipikor.com 18 Juni 2026 – Lembaga Pemberantas Korupsi dan Penyelamat Indonesia (LPKPI) Sumatera Selatan menyoroti perkembangan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim pasca penetapan Bupati Muara Enim sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam situasi tersebut, LPKPI Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas.
Ketua LPKPI Sumsel, Yudha Loobay, yang merupakan putra asli Kabupaten Muara Enim, menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK harus dihormati sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Yudha Loobay, masyarakat Muara Enim saat ini membutuhkan kepastian arah pembangunan dan kepemimpinan yang mampu bekerja secara maksimal untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta keberlanjutan program-program pembangunan daerah.
Terkait ditunjuknya Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, LPKPI Sumsel meminta agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Kami meminta Plt Bupati Muara Enim untuk fokus bekerja dengan sebaik mungkin, meninggalkan berbagai kepentingan politik yang dapat menghambat pembangunan daerah. Saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja nyata, menghadirkan solusi, dan membuat berbagai program terobosan untuk kemajuan Muara Enim,” ujar Yudha Loobay.
LPKPI Sumsel juga mengingatkan agar praktik-praktik politik dinasti maupun kepentingan kelompok tertentu tidak mendominasi arah kebijakan pemerintahan. Menurutnya, jabatan publik harus digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan.
Sebagai putra daerah Muara Enim, Yudha Loobay berharap momentum ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim.
Muara Enim adalah daerah yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Karena itu, Plt Bupati harus berani membuat inovasi dan terobosan baru, membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat, serta menghadirkan investasi yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tegasnya.
LPKPI Sumsel mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diminta tetap profesional dan menjaga netralitas dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Yudha Loobay menegaskan bahwa masyarakat Muara Enim menginginkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu menghadirkan perubahan nyata.
“Stop politik dinasti. Saatnya seluruh energi dan perhatian difokuskan untuk membangun Muara Enim. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok maupun keluarga tertentu. Mari jadikan momentum ini sebagai awal lahirnya pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tutup Yudha Loobay.
