Kuningan| Tribun Tipikor.com
Isu dugaan skandal yang menyeret seorang legislator di Kabupaten Kuningan terus menjadi sorotan publik. Kasus ini mencuat setelah pengakuan seorang perempuan berinisial Y viral di sejumlah media online, yang menyebut adanya hubungan hingga berujung kehamilan.
Menanggapi hal tersebut, Ning Maira dari Mom’s Community Peduli angkat bicara dan menyoroti persoalan ini tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek akhlak dan perlindungan terhadap perempuan.
“Kasus seperti ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi sensasi semata. Jika benar ada hubungan yang berujung kehamilan, maka ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, baik secara moral maupun hukum,” tegas Ning Maira saat dimintai tanggapan, Jumat (10/4/2026).
Sebagai seorang perempuan, Ning Maira menilai persoalan ini perlu dilihat dari relasi yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi rentan.
“Saya melihat dari sisi akhlak, di mana dalam banyak kasus perempuan sering kali menjadi objek pesakitan sekaligus korban dari oknum lelaki dengan berbagai bujuk rayu. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perempuan yang berani menyampaikan pengakuan tidak boleh justru menjadi pihak yang disudutkan.
“Perempuan yang berani bicara harus dilindungi, bukan malah ditekan secara sosial. Negara dan masyarakat harus hadir memberikan rasa aman serta keadilan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ning Maira menyoroti bahwa status sebagai pejabat publik melekatkan tanggung jawab moral yang lebih besar.
“Seorang legislator adalah wakil rakyat yang harus menjaga integritas, bukan hanya dalam tugas, tetapi juga dalam perilaku. Ini menyangkut kepercayaan publik,” katanya.
Ning Maira juga mendorong adanya langkah konkret melalui jalur etik di lembaga legislatif.
“Jangan lindungi oknum. Kami mendorong agar ada gerakan untuk melaporkan dugaan ini ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan. Jika terbukti, harus dijatuhkan sanksi etik berat,” tegasnya.
Menurutnya, penindakan tegas penting agar kasus serupa tidak terulang.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi para pejabat publik lainnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini.
“Proses pembuktian harus dilakukan secara objektif dan sesuai hukum yang berlaku. Kita tidak boleh menghakimi sebelum ada kejelasan,” tutupnya.
Hingga saat ini, legislator yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Publik kini menanti kejelasan dari semua pihak terkait, termasuk kemungkinan langkah etik maupun hukum, agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan banyak pihak.
| red / Afni Khoirunnisa |
