Padangsidimpuan, Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Padangsidimpuan selama sepekan terakhir, semakin memantik kegelisahan publik. Selain antrean panjang di SPBU, masyarakat kini dihadapkan pada maraknya penjualan BBM eceran (minyak ketengan) dengan harga yang dinilai mencekik.
Pantauan di lapangan menunjukkan, BBM jenis Pertalite dan Pertamax dijual secara eceran dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000, Rp30.000, bahkan mencapai Rp35.000 per liter, jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Ironisnya, praktik ini berlangsung terang-terangan di tengah kelangkaan, seolah tanpa pengawasan dan penindakan.
Seperti pola sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan keterlambatan kapal tanker BBM bersandar di pelabuhan atau terminal bahan bakar sebagai penyebab utama terganggunya distribusi. Faktor cuaca buruk, kendala teknis, dan operasional kembali dikemukakan.
Namun, alasan tersebut dinilai semakin rapuh jika dikaitkan dengan kondisi nasional.
Per Februari 2026, harga BBM non-subsidi di Indonesia justru stabil dan cenderung menurun, dengan harga Pertamax di kisaran Rp11.800 per liter, seiring tren penurunan harga minyak dunia dan penguatan rupiah.
Secara global, Indonesia masih berada pada kategori menengah-bawah negara dengan harga BBM termurah,
sementara BBM subsidi relatif terjangkau dibanding banyak negara ASEAN.
Lewat DPD IJEN Tapsel Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Kabupaten Tapanuli Selatan (DPD IJEN Tapsel), Ahmadi Saleh Hasibuan, menilai kelangkaan BBM dan menjamurnya penjualan minyak ketengan mahal tidak dapat dilepaskan dari dinamika besar komoditas global.
Pada Januari 2026, harga emas dunia mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di atas US$5.000–US$5.600 per troy ounce, sebelum terkoreksi ke kisaran US$4.886–US$5.090 per troy ounce. Di dalam negeri, harga emas Antam berada di level Rp3.003.000–Rp3.150.000 per gram, melonjak sekitar 74 persen secara tahunan.
“Ini menandakan komoditas sedang dimainkan besar-besaran. Saat emas dan energi bergejolak, BBM menjadi komoditas rawan diselewengkan. Ketika SPBU kosong, minyak ketengan justru melimpah dengan harga mencekik. Ini anomali,” ujar Ahmadi, Sabtu (31/01/2026)
Ahmadi menilai, kelangkaan di SPBU dan menjamurnya BBM eceran mahal menunjukkan indikasi kuat penyimpangan distribusi.
“Tidak masuk akal rakyat antre, sementara BBM eceran tersedia dengan harga Rp20 ribu sampai Rp35 ribu per liter. Pertanyaannya, BBM ini berasal dari mana? Jika dari SPBU, berarti ada kebocoran. Jika dibiarkan, ini adalah kejahatan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung penutupan PT AR/Tambang Mas (Agin Court Resource) di Tapanuli Selatan sebagai variabel penting yang perlu ditelusuri dalam konteks rantai pasok energi di wilayah Tabagsel.
Desakan Tegas ke APH dan Penegak PERDA
Selain mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polri, dan BPH Migas, Ahmadi juga secara khusus meminta Pemerintah Daerah dan Penegak Peraturan Daerah (Satpol PP) untuk tidak tutup mata terhadap praktik penjualan BBM eceran di atas harga wajar.
“Penegak PERDA harus segera bertindak. Penjualan minyak ketengan dengan harga Rp20 ribu hingga Rp35 ribu per liter adalah bentuk pemerasan terhadap rakyat kecil. Ini pelanggaran nyata dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, pembiaran terhadap praktik ini sama saja dengan memberi ruang bagi spekulan dan mafia BBM untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan masyarakat.
“Jika APH dan Pemda diam, maka publik berhak curiga ada pembiaran sistemik. Negara tidak boleh kalah oleh mafia, baik di jalur besar maupun eceran,” pungkas Ahmadi.
Hingga laporan investigasi ini diterbitkan, pihak Pertamina, Pemerintah Daerah, maupun Satpol PP Kota Padangsidimpuan belum memberikan keterangan resmi terkait kelangkaan BBM, maraknya minyak ketengan mahal, serta langkah penindakan yang akan dilakukan.
