Sumbawa Besar NTB
tribun Tipikor .Com –
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sumbawa Zukarnain ST, angkat bicara ” menyesalkan kondisi harga Gas LPG 3 Kg atau Gas Melon yang terus melambung jauh di luar batas kewajaran. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan, kenaikan harga gas subsidi justru semakin memperparah beban hidup rakyat kecil.
Menurut APINDO, situasi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Gas LPG 3 Kg merupakan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin, pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga warung makan. Ketika harganya melonjak hingga Rp40 ribu bahkan Rp50 ribu per tabung di sejumlah wilayah, maka yang terjadi adalah ketidakadilan ekonomi secara nyata.
“Rakyat sedang sulit, daya beli menurun, tapi justru harga gas melon melonjak tak terkendali. Ini sangat kami sesalkan.
Gas subsidi seharusnya menjadi bantalan bagi masyarakat kecil, bukan malah menjadi beban,” tegas Ketua APINDO.
APINDO menilai, lonjakan harga dan kelangkaan ini kuat dugaan bukan semata karena kuota, melainkan akibat distribusi yang tidak beres.
Jika agen dan pangkalan menjalankan tugasnya sesuai aturan, harga tidak akan liar seperti sekarang.
Karena itu, APINDO meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap agen dan pangkalan LPG 3 Kg. Jika ditemukan pelanggaran, mulai dari permainan harga, penimbunan, hingga pengalihan gas subsidi ke pihak yang tidak berhak, maka izin usaha harus dicabut, baik sementara maupun permanen.
Pemerintah punya kewenangan
Jangan biarkan segelintir oknum mempermainkan hak rakyat. Kalau terbukti nakal, tutup izinnya,” ujarnya.
Lebih jauh, APINDO mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga miskin, tetapi juga pada aktivitas ekonomi lokal. UMKM yang bergantung pada gas murah terancam gulung tikar, sementara biaya hidup masyarakat akan semakin tidak terkendali.
APINDO pun mendorong agar pengawasan diperketat dan data distribusi LPG 3 Kg dibuka secara transparan kepada publik, agar masyarakat dapat ikut mengawasi aliran gas subsidi tersebut.
“Gas melon itu milik rakyat. Jangan sampai hak rakyat dirampok oleh permainan oknum yang mencari untung di atas penderitaan masyarakat,” pungkasnya.
( Irwanto )
