Historis Sejarah
Bekasi, Tribuntipikor Online _
Sejarah BUMN di Indonesia berawal dari nasionalisasi perusahaan Belanda pasca-kemerdekaan pada tahun 1950-an untuk menguasai sektor vital, berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Awalnya diurus di bawah Departemen Keuangan, pembinaannya kemudian berkembang menjadi kementerian khusus (Kementerian BUMN) pada 1998 untuk tata kelola yang lebih baik, dengan beragam bentuk (Perjan, Perum, Persero) yang melayani masyarakat dan mengejar profit, hingga kini terus bertransformasi menghadapi era digitalisasi dan globalisasi untuk mendukung ekonomi nasional.
Periode Awal (1950-an – Orde Baru)
Nasionalisasi: Pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di sektor strategis (perkebunan, pertambangan, perbankan, transportasi) menjadi milik negara.
Dasar Hukum: Konsep BUMN berakar pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan penguasaan negara atas sumber daya vital.
Pembinaan Awal: Pembinaan BUMN dimulai di bawah Departemen Keuangan (1973-1998), berbentuk Direktorat, lalu menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Orde Baru & Krisis 1998
Peran Pembangunan: BUMN menjadi motor penggerak pembangunan, memanfaatkan pinjaman luar negeri.
Krisis Moneter: Krisis 1998 berdampak besar, mendorong reformasi tata kelola BUMN agar lebih efisien dan transparan.
Era Reformasi (Pasca-1998)
Pembentukan Kementerian BUMN (1998): Dibentuk Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN (nantinya Kementerian BUMN) untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan BUMN secara terpusat, dengan Tanri Abeng sebagai menteri pertama.
Jenis-jenis BUMN (UU No. 19/2003): Ditetapkan tiga bentuk BUMN: Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perseroan Terbatas).
Restrukturisasi & Transformasi: Pemerintah terus mereformasi BUMN untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing global.
Era Modern
Digitalisasi: BUMN berinovasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan layanan (contoh: Telkom Indonesia).
Globalisasi: Beberapa BUMN mulai merambah pasar internasional.
Peran Serta: BUMN tetap menjadi tulang punggung ekonomi, memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara dan pembangunan nasional, seperti yang ditunjukkan oleh rekor dividen di tahun 2022. (Redaksi)
