MASYARAKAT DAN APARATUR DESA BATU LANTEH GERAM! UANG NEGARA MILIARAN RUPIAH JANGAN DIHAMBURKAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SEUMUR JAGUNG!

Pelaksana Proyek dan Dinas PU Jangan Cuci Tangan, Bupati Diminta Turun Tangan!

Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor . Com —

Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat justru menuai kekecewaan. Ruas jalan Batudulang–Tepal, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, dilaporkan mengalami kerusakan parah meskipun pekerjaan proyek tersebut belum lama diselesaikan.

Kondisi ini memantik kekecewaan masyarakat bersama sejumlah aparatur desa di wilayah Kecamatan Batu Lanteh. Kepada awak media ini, Rabu (18/11/2026), mereka menyampaikan penyesalan dan mempertanyakan kualitas pekerjaan jalan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah dikucurkan.

Masyarakat mempertanyakan, bagaimana mungkin jalan yang baru selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan? Apakah kualitas konstruksinya benar-benar memenuhi spesifikasi teknis? Lalu, di mana fungsi pengawasan selama proses pengerjaan berlangsung?

UANG NEGARA MILIARAN RUPIAH, HASILNYA JANGAN SEUMUR JAGUNG!

Persoalan ini bukan sekadar soal jalan berlubang atau permukaan aspal yang rusak. Ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara dan hak masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang berkualitas.

Masyarakat Kecamatan Batu Lanteh tentu tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Jangan sampai pembangunan yang menggunakan anggaran publik justru menjadi pekerjaan yang manfaatnya tidak bertahan lama, sementara masyarakat harus kembali menghadapi kerusakan jalan dan risiko keselamatan ketika melintas.

Pertanyaan mendasarnya: siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut?

Apakah kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen (PPK), atau instansi teknis yang memiliki kewenangan melakukan pengendalian dan pemeriksaan mutu pekerjaan?

Semua pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kontraknya perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

DINAS PU JANGAN HANYA DIAM, PENGAWASAN PROYEK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa didesak segera turun langsung melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi ruas jalan Batudulang–Tepal.

Pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas melihat kondisi permukaan jalan. Harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas material, ketebalan lapisan konstruksi, proses pemadatan, sistem drainase, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindakan tegas berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai pengawasan hanya sebatas administrasi, sementara kualitas pekerjaan di lapangan justru menyisakan persoalan.

LIMA PERTANYAAN YANG WAJIB DIJAWAB PEMERINTAH DAERAH!

  1. Berapa sebenarnya nilai anggaran pembangunan atau peningkatan ruas jalan Batudulang–Tepal?
  2. Siapa perusahaan kontraktor pelaksana dan siapa konsultan pengawasnya?
  3. Apakah pekerjaan telah sesuai spesifikasi teknis, RAB, dan dokumen kontrak?
  4. Apakah proyek tersebut sudah melalui proses Provisional Hand Over (PHO) dan apakah masih dalam masa pemeliharaan?
  5. Siapa yang akan bertanggung jawab melakukan perbaikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk tuduhan, melainkan tuntutan transparansi atas penggunaan anggaran publik.

BUPATI SUMBAWA DIMINTA JANGAN TUTUP MATA!

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya Bupati, diminta tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa masyarakat.

Inspektorat Daerah perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Dinas PU juga harus membuka dokumen dan informasi pekerjaan yang dapat diakses publik, termasuk nilai kontrak, pelaksana, hasil pengawasan, serta status serah terima pekerjaan.

Jika kerusakan terjadi akibat kesalahan pelaksanaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, pihak yang bertanggung jawab harus diminta memenuhi kewajiban perbaikan dan dikenai konsekuensi sesuai kontrak maupun peraturan perundang-undangan.

Jangan sampai uang rakyat sudah dikeluarkan, pekerjaan dinyatakan selesai, tetapi masyarakat justru menerima hasil pembangunan yang kembali rusak.

MASYARAKAT BUKAN PENONTON PEMBANGUNAN!

Masyarakat Kecamatan Batu Lanteh memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan bagaimana kualitas pembangunan yang mereka terima.

Jalan Batudulang–Tepal bukan milik kontraktor, bukan milik dinas, dan bukan milik pejabat. Jalan tersebut dibangun untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, jangan ada pihak yang berlindung di balik administrasi proyek ketika kualitas pekerjaan di lapangan dipertanyakan.

JANGAN BIARKAN UANG NEGARA HABIS, TETAPI TANGGUNG JAWAB MENGUAP!

Jika jalan yang baru selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan parah, publik berhak menuntut penjelasan. Pemeriksaan teknis harus dilakukan, hasilnya dibuka kepada masyarakat, dan pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Sebab, pembangunan bukan sekadar mengejar proyek selesai dan anggaran terserap. Pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jalan rusak, siapa bertanggung jawab? Jangan sampai kontraktor menerima pembayaran, pengawasan selesai di atas kertas, sementara masyarakat Batu Lanteh kembali menjadi korban buruknya kualitas pembangunan!

( WL )

Pos terkait