Berikut versi berita investigasi dengan tekanan narasi lebih keras, judul menukik, dan sorotan langsung terhadap tanggung jawab manajemen RSUP Manambai Abdul Kadir. Fokus pemberitaan diarahkan pada keselamatan pasien, akses darurat, tata kelola parkir, serta kewajiban manajemen memberikan penjelasan kepada publik.

PARKIR JANGAN KALAHKAN NYAWA PASIEN!

GEPAK NTB Bongkar Sorotan Fasilitas RSUP Manambai Abdul Kadir,Manajemen Ditantang Bertanggung jawab!

Sumbawa Besar NTB tribuntipikor. Com —

Rumah sakit seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh keselamatan dan pertolongan medis, bukan justru menyisakan persoalan akses, kenyamanan, dan fasilitas dasar. Namun, kondisi sejumlah fasilitas di lingkungan RSUP Manambai Abdul Kadir, Kabupaten Sumbawa, kini menjadi sorotan Gerakan Pemantau Kebijakan Publik (GEPAK) NTB.

Hasil investigasi lapangan GEPAK NTB memunculkan sejumlah catatan serius terkait pengelolaan area parkir, kondisi akses darurat, hingga penataan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Sorotan ini sekaligus menjadi ujian bagi manajemen rumah sakit: apakah keselamatan pasien benar-benar menjadi prioritas utama, atau justru persoalan fasilitas dasar dibiarkan tanpa pembenahan yang terukur?

Persoalannya bukan sekadar parkiran yang belum tertata. Ini menyangkut akses ambulans, kesiapan pintu darurat, kenyamanan pengunjung, dan kepastian bahwa setiap fasilitas keselamatan dapat berfungsi ketika situasi kritis terjadi.

AKSES IGD BUKAN LAHAN PARKIR TAMBAHAN!

GEPAK NTB menyoroti posisi area parkir yang dinilai terlalu berdekatan dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Kondisi tersebut patut dievaluasi karena berpotensi menimbulkan hambatan terhadap mobilitas ambulans maupun kendaraan yang berkaitan dengan penanganan pasien darurat.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang memastikan akses IGD tetap steril, tertib, dan bebas hambatan setiap saat?

Jangan sampai ambulans yang membawa pasien dalam kondisi kritis justru harus berhadapan dengan kesemrawutan kendaraan dan aktivitas parkir. Dalam pelayanan kegawatdaruratan, setiap keterlambatan akses berpotensi membawa konsekuensi serius.

IGD harus menjadi kawasan prioritas. Bukan ruang kompromi antara kepentingan parkir dan kebutuhan penyelamatan nyawa.

PINTU DARURAT DIPERTANYAKAN, SIAPA YANG MENJAMIN KESIAPANNYA?

Sorotan berikutnya menyangkut pintu akses darurat, baik manual maupun elektronik, yang menurut hasil pemantauan GEPAK NTB perlu diperiksa fungsi dan kesiapsiagaannya.

Fasilitas darurat tidak boleh sekadar menjadi pelengkap bangunan atau formalitas pemenuhan persyaratan. Pintu tersebut harus dapat diakses, dibuka, dan digunakan sesuai peruntukannya ketika terjadi keadaan darurat.

Manajemen rumah sakit perlu menjelaskan apakah pemeriksaan fungsi pintu darurat dilakukan secara berkala, siapa petugas penanggung jawabnya, serta bagaimana prosedur memastikan jalur evakuasi tidak terhalang.

Jika ditemukan kerusakan, gangguan sistem elektronik, pintu terkunci, atau akses yang terhalang, pembenahan harus dilakukan tanpa menunggu munculnya insiden.

*PARKIR BERDEBU DAN BERBATU, DI MANA STANDAR KENYAMANAN PELAYANAN PUBLIK?

Kondisi lahan parkir yang menurut GEPAK NTB masih berupa permukaan berbatu dan berdebu juga menjadi catatan tersendiri.

Di tengah tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kondisi fasilitas pendukung seperti ini patut dipertanyakan. Pengunjung rumah sakit bukan hanya orang sehat yang datang untuk urusan administrasi. Ada pasien lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, keluarga pasien, dan masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

Lantas, apakah fasilitas parkir sudah memperhatikan keselamatan pejalan kaki, kemudahan akses pasien, pengendalian debu, drainase, dan kenyamanan pengunjung?

Manajemen tidak cukup hanya memastikan kendaraan memiliki tempat untuk berhenti. Pengelolaan fasilitas harus memperhatikan keseluruhan kebutuhan masyarakat yang datang mencari pertolongan medis.

JANGAN SAMPAI PARKIR HANYA BERORIENTASI PADA PENDAPATAN

GEPAK NTB juga meminta transparansi pengelolaan parkir, terutama apabila operasionalnya melibatkan pihak ketiga.

Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme kerja sama dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana standar pelayanan diterapkan, bagaimana tarif ditetapkan, serta bagaimana penerimaan dan pertanggungjawaban pengelolaannya diawasi.

Parkir di lingkungan rumah sakit tidak bisa disamakan begitu saja dengan parkir pusat perbelanjaan atau tempat hiburan. Pengunjung rumah sakit datang dengan kebutuhan yang jauh lebih mendesak.

Karena itu, jangan sampai pelayanan parkir hanya dihitung dari berapa banyak kendaraan masuk dan berapa besar pungutan diperoleh, sementara ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat justru terabaikan.

GEPAK NTB DESAK MANAJEMEN TIDAK TUTUP MATA

Atas berbagai temuan tersebut, GEPAK NTB mendesak manajemen RSUP Manambai Abdul Kadir segera mengambil langkah konkret:

  1. Melakukan audit teknis terhadap seluruh pintu darurat manual maupun elektronik.
  2. Memastikan jalur ambulans dan akses IGD bebas dari hambatan parkir.
  3. Membenahi kondisi fisik lahan parkir agar aman, tidak berdebu, dan tidak membahayakan pengunjung.
  4. Menyediakan jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir khusus penyandang disabilitas.
  5. Mengevaluasi kontrak dan tata kelola pengelolaan parkir apabila melibatkan pihak ketiga.
  6. Memastikan kejelasan tarif, bukti pembayaran, standar pelayanan, serta pengawasan petugas parkir.
  7. Memasang rambu, marka, dan pembatas yang jelas pada jalur evakuasi serta kawasan terlarang parkir.
  8. Membuka saluran pengaduan masyarakat dan menyampaikan tindak lanjut pembenahan secara transparan.

GEPAK NTB juga meminta Pemerintah Provinsi NTB melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap fasilitas tersebut.

MANAJEMEN HARUS MENJAWAB, BUKAN SEKADAR DIAM

Kritik ini bukan persoalan mencari-cari kesalahan institusi. Ini merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap fasilitas pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun, manajemen rumah sakit tidak boleh menganggap persoalan akses darurat, penataan parkir, dan fasilitas keselamatan sebagai urusan sepele.

Publik membutuhkan jawaban yang jelas: bagaimana kondisi sebenarnya, apa hasil pemeriksaan internal, siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, dan kapan pembenahan akan dilaksanakan?

Jangan menunggu masyarakat menyampaikan keluhan berkali-kali. Jangan pula menunggu terjadi keadaan darurat untuk menyadari pentingnya akses yang aman dan fasilitas yang berfungsi.

GEPAK NTB menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah harus menempatkan keselamatan pasien di atas kepentingan pengelolaan fasilitas komersial.

Apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas, GEPAK NTB menyatakan akan0 mempertimbangkan membawa hasil pemantauan tersebut kepada instansi pengawas yang berwenang.

Sebab, di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan parkir. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan manusia.

GEPAK NTB — Mengawal Kebijakan Publik, Mengawasi Pelayanan, dan Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat.

Catatan penting sebelum diterbitkan: Saya sengaja tidak memasukkan rincian pasal Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 ke dalam naskah karena nomor dan substansi ketentuan tersebut belum berhasil terverifikasi. UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 dapat dijadikan landasan awal pemberitaan. Database Peraturan | JDIH BPK +1

Saran penguatan investigasi: Mintakan hak jawab kepada Direktur RSUP Manambai Abdul Kadir mengenai:

  • Hasil pemeriksaan pintu darurat.
  • Standar pengamanan jalur ambulans dan IGD.
  • Status kerja sama pengelolaan parkir.
  • Pihak yang bertanggung jawab atas pembenahan fasilitas.
  • ( Irwanto )

Pos terkait