Masyarakat Batu Lanteh Tegaskan Dukungan Penuh Jalan Inpres Batudulan – Punik
Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor . Com — Masyarakat Batulanteh akhirnya menyatukan sikap. Pembangunan Jalan Inpres Daerah (IJD) Batudulang–Tepal Segmen Batudulang–Punik harus berjalan, tidak boleh diganggu, namun juga tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan.
Sikap tegas tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kecamatan Batulanteh, Rabu (2/9/2026). Forum yang dipimpin Camat Batulanteh itu mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, pelaksana proyek, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan warga.
Pesannya jelas: jalan harus dibangun dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun.
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk mendukung penuh pelaksanaan pembangunan ruas Batudulang–Punik sekaligus mendorong percepatan pembangunan ruas Tepal–Baturotok yang telah lama menjadi harapan masyarakat.
Bagi masyarakat Batulanteh, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut menyangkut akses ekonomi, mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, pelayanan dasar, serta upaya membuka keterisolasian wilayah.
Karena itu, warga menegaskan tidak akan melakukan tindakan yang menghambat ataupun mengganggu pekerjaan proyek.
Namun dukungan tersebut bukan cek kosong.
Masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi dan menyampaikan keberatan apabila menemukan persoalan di lapangan. Setiap dugaan penyimpangan, persoalan teknis maupun keberatan diminta ditempuh melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
DUKUNG PEMBANGUNAN, TAPI JANGAN MATIKAN PENGAWASAN
Kesepakatan tersebut juga menjadi peringatan tegas kepada kontraktor pelaksana agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume, mutu, waktu pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, dukungan masyarakat harus dibaca sebagai dukungan terhadap pembangunan yang benar, bukan pembenaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai aturan.
Konsultan pengawas dan instansi teknis terkait pun diminta tidak sekadar hadir secara administratif. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jalan boleh dibangun tanpa gangguan, tetapi pengawasan tidak boleh ikut dibangun menjadi formalitas.
Masyarakat Batulanteh bahkan meminta keterlibatan aktif Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kapolres, Dandim, dan Kajari untuk turut mengawal pembangunan tersebut agar berlangsung aman, tertib, transparan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Permintaan itu menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan proyek strategis tersebut mendapat pengawalan dari berbagai unsur, sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai bentuk keseriusan, hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir, di antaranya Camat Batulanteh, Danramil, Kapolsek, PPK, perwakilan Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda.
JALAN HARUS JADI, MUTU JANGAN DIKORBANKAN
Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat dari masyarakat Batulanteh: mereka ingin jalan tersebut selesai dan bisa dinikmati masyarakat.
Tidak ada alasan untuk menghambat pembangunan yang telah lama dinantikan.
Namun pada saat yang sama, masyarakat juga tidak ingin proyek yang dibiayai negara tersebut berjalan tanpa kontrol. Kritik, pengawasan dan pengaduan tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial.
Yang ditolak adalah gangguan yang menghambat pembangunan. Yang didukung adalah pembangunan yang transparan, berkualitas dan sesuai aturan.
Masyarakat Batulanteh sudah menyatakan dukungan. Kini bola berada di tangan pelaksana, pengawas, pemerintah dan aparat penegak hukum: pastikan Jalan Batudulang–Punik benar-benar menjadi infrastruktur yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh sikap dan kesepakatan tersebut berdasarkan berita acara rapat koordinasi yang telah ditandatangani para pihak terkait.
( Irwanto )
