TribunTipikor.com Palembang – Lembaga Pemberantas Korupsi dan Penyelamat Indonesia (LPKPI) Sumatera Selatan menyoroti kondisi jalan lintas provinsi dari Tanjung Batu hingga Simpang Beringin Lubay yang saat ini mengalami kerusakan parah dan dinilai sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan.
Ketua LPKPI Sumsel, Yudha Loobay, menegaskan bahwa kondisi jalan tersebut penuh lubang, bergelombang, berlumpur saat hujan, serta minim penerangan di sejumlah titik. Kerusakan itu disebut telah lama dikeluhkan masyarakat namun hingga kini belum mendapat penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami mempertanyakan ke mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini mengklaim bahwa kondisi jalan provinsi sudah 90 persen bagus dan mantap. Faktanya di lapangan justru banyak ruas jalan provinsi yang rusak berat dan seolah dibiarkan,” tegas Yudha Loobay.
LPKPI menilai pernyataan pemerintah terkait kemantapan jalan provinsi sangat bertolak belakang dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat setiap hari. Ruas jalan Tanjung Batu – Simpang Beringin Lubay merupakan akses vital masyarakat yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.
Namun akibat kerusakan yang terus dibiarkan, masyarakat harus menghadapi risiko kecelakaan setiap hari serta kerusakan kendaraan yang semakin parah. Bahkan saat musim hujan, beberapa titik jalan disebut nyaris tidak layak dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Jangan hanya sibuk membuat pencitraan angka persentase jalan bagus di atas kertas, tetapi realitas di lapangan masyarakat menjadi korban. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat, bukan hanya menerima laporan di ruangan,”
lanjut Yudha.
LPKPI Sumsel mendesak Gubernur Sumatera Selatan serta Dinas PU Bina Marga segera melakukan perbaikan total terhadap ruas jalan tersebut, bukan hanya tambal sulam sementara yang cepat kembali rusak.
Selain itu, LPKPI meminta aparat pengawas internal dan lembaga penegak hukum ikut mengawasi penggunaan anggaran pemeliharaan jalan provinsi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dugaan pemborosan anggaran.
“Jangan sampai rakyat terus dibebani pajak, tetapi hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur yang layak justru diabaikan. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, maka LPKPI Sumsel siap menggelar aksi besar untuk menyuarakan penderitaan masyarakat,” tutup Ketua LPKPI Sumsel, Yudha Loobay.
