Catatan : Irwanto Messa , Jurnalis Tribun Tipikor . Com
Sumbawa 12/05/26
Ada aroma yang mulai terasa menyengat di balik dinginnya sikap Bupati Sumbawa soal dorongan mengganti Sekda.
Aroma itu bukan sekadar soal mutasi jabatan, tetapi pertarungan antara kepentingan politik dan keselamatan birokrasi.
Publik tentu tidak bodoh membaca situasi.
Di belakang layar, desakan mengganti Sekda bukan semata berbicara soal evaluasi kinerja.
Ada bara politik pasca Pilkada yang belum sepenuhnya padam. Ada kelompok yang merasa ikut memenangkan pertarungan, lalu berharap kemenangan itu dibayar dengan distribusi kekuasaan.
Dan Sekda menjadi sasaran paling empuk.
Karena dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda bukan hanya jabatan administratif. Ia adalah jantung birokrasi.
Menguasai Sekda berarti ikut mengendalikan ritme pemerintahan, arah kebijakan teknokratis, hingga peta pengaruh ASN.
Di sinilah Bupati Jarot sedang diuji.
Apakah ia akan berdiri sebagai kepala daerah untuk seluruh rakyat, atau perlahan berubah menjadi pelayan kepentingan tim sukses?
Sikap dingin Jarot sejauh ini bisa dibaca sebagai kehati-hatian. Namun jika terlalu lama membiarkan tarik-menarik politik berkembang liar, itu juga berbahaya.
Sebab kegamangan pemimpin sering menjadi ruang tumbuh bagi para pemburu kekuasaan.
Yang paling mengkhawatirkan justru jika birokrasi kembali dijadikan arena balas jasa politik.
Ini penyakit lama daerah-daerah pasca Pilkada.
ASN dipaksa membaca arah angin kekuasaan. Loyalitas diukur bukan dari kemampuan bekerja, melainkan dari siapa yang didukung saat kontestasi politik berlangsung.
Akibatnya birokrasi kehilangan marwah profesionalismenya dan berubah menjadi alat kekuasaan yang rapuh.
Kalau pola ini terus dipelihara, jangan heran pelayanan publik hancur perlahan.
Pejabat akan sibuk menjaga kedekatan politik dibanding bekerja untuk rakyat.
Yang muncul bukan kompetisi prestasi, tetapi kompetisi menjilat kekuasaan.
Lebih ironis lagi jika tuntutan pergantian Sekda hanya didasarkan pada sentimen Pilkada.
Demokrasi akhirnya berubah menjadi ajang “siapa menang berhak membersihkan semuanya”. Ini bukan pendidikan politik yang sehat, tetapi reproduksi dendam kekuasaan.
Padahal rakyat memilih kepala daerah bukan untuk membangun kerajaan politik baru.
Rakyat memilih pemimpin agar pemerintahan berjalan stabil, ekonomi bergerak, pelayanan publik membaik, dan birokrasi bekerja profesional.
Karena itu, jika memang Sekda dianggap bermasalah, ukur dengan indikator objektif: kinerja, integritas, disiplin, dan kemampuan mengelola pemerintahan. Bukan bisik-bisik politik atau tekanan kelompok pendukung.
Bupati harus sadar, keputusan terhadap Sekda akan dibaca publik sebagai arah kepemimpinannya.
Jika tunduk pada tekanan politik, maka pesan yang lahir sangat jelas: birokrasi di Sumbawa bisa dibeli oleh kemenangan politik.
Namun jika tetap berdiri pada prinsip profesionalisme, Jarot sedang memberi pesan penting bahwa pemerintahan tidak boleh disandera oleh syahwat kekuasaan jangka pendek.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa tim sukses paling berisik.
Sejarah hanya mencatat apakah seorang pemimpin mampu menjaga kewarasan kekuasaan ketika semua orang di sekelilingnya mulai mabuk kemenangan.
