JAKARTA –
tribuntipikor.com – Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Luthfi Yazid, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, terkait gagasan kontroversial “War Tiket Haji”.
Pernyataan itu disampaikan di sela pelantikan dan penyumpahan advokat DePA-RI di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/04/2026).
Menurut Luthfi, ide “War Tiket Haji”yang mengusung mekanisme siapa cepat dia dapat , bukan sekadar gagasan spontan, tetapi berpotensi menjadi bom sosial yang mengancam rasa keadilan publik.
“Jangan asal lempar wacana tanpa kalkulasi matang. Ini bukan tiket konser, ini ibadah suci,” tegasnya.
Rekam Jejak Buruk Tak Boleh Diulang
Luthfi mengingatkan, tata kelola haji dan umrah di Indonesia bukan tanpa noda. Ia menyinggung sederet kasus besar yang hingga kini menyisakan luka mendalam bagi masyarakat.
Nama-nama seperti Said Agil Husin Al Munawar, Suryadharma Ali, hingga Yaqut Cholil Qoumas pernah terseret persoalan serius dalam pengelolaan haji.
Belum lagi skandal besar seperti First Travel yang menelantarkan sekitar 63.000 jamaah, serta kasus Abu Tours dengan korban puluhan ribu orang.
“Negara seperti kehilangan daya. Uang jamaah hilang, ibadah gagal, tapi solusi nyata tak kunjung hadir,” sindirnya tajam.
“War Tiket” Dinilai Ciptakan Ketidakadilan Baru
Lebih jauh, Luthfi menilai skema “War Tiket Haji” justru membuka ruang ketimpangan yang lebih brutal.
Dalam sistem tersebut, kata dia, peluang berangkat haji akan ditentukan oleh kecepatan akses, kekuatan finansial, dan jaringan—bukan lagi antrean yang relatif lebih adil.
“Yang punya duit dan koneksi akan menang. Ini bukan sistem ibadah, ini kompetisi bebas yang tidak sehat,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Benahi Sistem, Bukan Tambah Masalah
Alih-alih meluncurkan wacana kontroversial, DePA-RI mendesak pemerintah untuk fokus membenahi akar persoalan:
regulasi yang lemah, pengawasan yang longgar, hingga pelayanan yang kerap bermasalah.
Menurut Luthfi, perlindungan jamaah harus menjadi prioritas utama, mulai dari keberangkatan, pelaksanaan ibadah di tanah suci, hingga kepulangan ke tanah air.
Pesan untuk Advokat
Integritas Harga Mati
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mengingatkan para advokat DePA-RI yang baru disumpah agar menjaga integritas dan profesionalitas.
Ia menekankan pentingnya penguatan kompetensi hukum, jaringan, serta ketangguhan mental dalam menghadapi dinamika penegakan hukum di Indonesia.
“Advokat bukan sekadar profesi, tapi benteng terakhir keadilan. Jangan pernah gadaikan integritas,” pungkasnya.
(Megy)
