Korban Kebakaran Kalimango Seakan Dibiarkan Sendiri
Sumbawa Besar NTB
tribuntipikor . Com—
Duka mendalam masih menyelimuti warga Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Pulau Sumbawa, pasca kebakaran dahsyat yang meluluhlantakkan puluhan rumah dan menghancurkan harapan banyak keluarga.
Namun di tengah luka yang belum sembuh, muncul gelombang kekecewaan yang kian membesar.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Lalu Muhamad Iqbal sebagai Gubernur NTB, yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan kehadiran langsung di lokasi bencana.
Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan tambang besar yang beroperasi di Pulau Sumbawa—yang selama ini dikenal mengelola salah satu kawasan tambang terbesar kedua di Indonesia—juga belum tampak turun langsung menemui korban.
Padahal, di tengah kondisi darurat seperti ini, kehadiran para pemangku kepentingan bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk empati dan tanggung jawab moral kepada masyarakat yang terdampak.
“Di saat kami sedang susah seperti ini, kami hanya ingin dilihat, didengar, dan dirangkul. Tapi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda mereka datang,” ungkap seorang warga dengan suara bergetar kepada awak media tribun Tipikor.Com ,Rabu 26/03/26 .
Kekecewaan ini bahkan datang dari para tokoh masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Dengan nada getir, mereka membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu.”.ungkapnya
“Mereka datang mengambil kekayaan alam Sumbawa sebanyak-banyaknya. Tapi saat rakyat menderita, mereka seakan tidak peduli.
Kami merasa ditinggalkan di tanah sendiri,” ujar seorang tokoh tua dengan mata berkaca-kaca.
Seorang nenek korban kebakaran juga menyampaikan harapan sederhana yang hingga kini belum terpenuhi.
“Yang kami butuhkan bukan hanya bantuan. Tapi kehadiran, supaya kami merasa tidak sendiri,” tuturnya lirih.
Peristiwa ini kini tidak hanya dipandang sebagai bencana kebakaran semata, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan pihak korporasi yang selama ini beroperasi di wilayah Sumbawa.
Gelombang aspirasi pun mulai menguat
Sejumlah warga secara terbuka menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk perizinan tambang yang dinilai belum memberikan dampak sosial yang seimbang bagi masyarakat sekitar.
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mencuat sebagai simbol perlawanan dan harapan akan kemandirian daerah.
Aspirasi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan yang selama ini terpendam, terutama terkait pemerataan pembangunan dan kehadiran negara di saat krisis.
Kini, masyarakat menunggu—apakah suara mereka akan didengar dan dijawab dengan tindakan nyata, atau kembali terabaikan di tengah abu dan puing yang tersisa.
( Irwanto )
