BULOG JAWA BARAT SALURKAN BANTUAN PANGAN KEPADA WARGA BERPENGHASILAN RENDAH
TRIBUN TIPIKOR
Bulog kanwil JAWABARAT menyalurkan cadangan beras pemerintah sebagai bantuan pangan untuk masyarakat serentak di seluruh wilayah Provinsi jawaban terhitung mulai tanggal 30 Oktober hingga kini program bantuan pangan tahan Il tersebut masih berjalan peluncuran (launching) di lakukan secara resmi di seluruh Indonesia dimana Bulog menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga setempat sebagai penerimaan. Bantuan pangan beras yang di salurkan kepada sekitar 3,3 juta penduduk Jawa Barat penerima manfaat menerima sebanyak 20 Kg Beras 4 Liter Minyak Goreng pada pada penyaluran bantuan pangan tahap ll Dalam keterangan tertulis pimpinan wilayah Perum Bulog Jawa Barat bapak Numan Susilo menegaskan Jawa Barat tidak perlu khawatir dan panik akan kelangkaan beras di wilayah Jawa Barat stok Bulog Jawa Barat sangat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga memasuki masa panen raya di tahun 2026 ia menjelaskan program bantuan pangan merupakan instruksi pemerintah dalam pengelolaan cadangan beras milik pemerintah yang di harapkan bisa Meringankan beban kebutuhan penerima dan juga dapat untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen proyeksi data BPS pada tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Barat 50,759,000 jiwa dengan konsumsi 79,08 Kg/kapita/tahun maka konsumsi beras dalam setahun setara 4,014,022 ton dengan demikian rata rata konsumsi beras per bulan setara 334,502 ton dengan penyaluran Banpang alokasi Oktober – November sebesar 66,850 ton dan penyaluran Beras SPHP sekitar 59,585 ton makan perum Bulog telah mengelontorkan beras sebesar 126,435 ton atau setara 37,80 ℅ dari tingkat konsumsi rata rata perbulan di Jawa Barat, dengan ada nya penyaluran Banpang dan SPHP diharapakan akan memberikan dampak multiplier terhadap stabilitas harga beras karna simultan terjadi intervensi dalam hal ini penyaluran Banpang (intervensi sisi permintaan pasar) dan penyaluran SPHP (Intervensi sisi pasokan pasar Harga beras yg setabil di harapan memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi pada tingkat yang di harapkan pemerintah (Asep.S)
