Ketua LSM Forum Komunikasi Masyarakat (Format) Sumbawa Soroti Kejanggalan Pembangunan Gedung TB-Paru RS Manambai
Sumbawa Besar, NTB
tribuntipikor. Com –
Keputusan pemutusan kontrak terhadap proyek pembangunan Gedung TB-Paru di RSUD Manambai Abdulkadir kembali menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Kali ini, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pemantau Pembangunan (Format) Kab Sumbawa Jamaluddin , kepada awak media tribun Tipikor . Com , Kamis 12/03/26 , angkat bicara dan menilai ada kejanggalan serius dalam proses penanganan proyek tersebut.
Sorotan itu muncul setelah beredar informasi bahwa kontrak perusahaan pelaksana proyek telah diputus oleh pihak terkait.” Ungkapnya.
Kelalaian administrasi / Maladministrasi yang ditimbulkan secara sepihak oleh KPA,PPK tidak melalui aturan dan dasar yang diterapkan dalam proses administrasi.” Jelas Jamal.
Sehingga sangat perlu PPK memberikan kejelasan pada publik sejauh ini kontraktor pelaksana masih bekerja melakukan finishing sebelum Idul Fitri bangunan gedung TB & Paru rampung 100% .”
Pernyataan tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Kepala ULP, Bpk. Marga Rayess, yang menyebutkan bahwa perusahaan yang menangani pembangunan gedung TB-Paru RS Manambai dinilai lalai dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga secara teknis dilakukan pemutusan kontrak.” Tegas Jamal
Namun kondisi di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Jika benar kontraknya sudah diputus dan perusahaan tersebut tidak lagi diakui sebagai pelaksana proyek, lalu mengapa hingga saat ini pekerjaan di lokasi masih terus berjalan?”
tegas Ketua Format Kabupaten Sumbawa.
Sebab secara administrasi kontrak telah diputus, tetapi aktivitas pembangunan tetap berlangsung.
Sandi menilai publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait, terutama dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Direktur RSUD Manambai Abdulkadir.”Urai Jamal
Ia juga menyoroti spesifikasi bangunan yang dinilai cukup mewah untuk ukuran fasilitas kesehatan. Dari pantauan di lokasi, bangunan tersebut menggunakan lantai granit dengan kualitas tinggi serta kusen kayu jati kelas satu yang memberikan kesan bangunan layaknya hotel berbintang.
“Kalau melihat spesifikasi bangunannya, ini bukan proyek kecil. Nilainya tentu besar dan menyangkut anggaran publik.” Jelasnya
Karena itu proses pengelolaannya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan kecurigaan,” tambahnya.
Ketua Format Kabupaten Sumbawa mendesak agar pihak pemerintah daerah maupun instansi terkait segera memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat mengenai status proyek tersebut.
“Publik hanya ingin kejelasan
Jika kontrak benar diputus, maka harus dijelaskan siapa yang saat ini bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan.
Jangan sampai proyek berjalan tanpa kepastian hukum
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat Sumbawa dan dinilai perlu pengawasan serius agar pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.” Pungkas jamal
( Irwanto )
