Mataram, NTB – TribunTipikor.com
Sikap diam Pemerintah Provinsi NTB terhadap kerusakan parah proyek jalan segmen Lenangguar–Lunyuk senilai Rp19 miliar menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur NTB yang hingga kini belum memberikan pernyataan ataupun langkah konkret terkait kondisi jalan yang rusak parah tersebut, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Abdul Hakim yang akrab disapa Bang Akim, bungkamnya Gubernur menunjukkan sikap tidak peka terhadap penderitaan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang setiap hari harus melewati jalan rusak dan berbahaya.
“Sudah berbulan-bulan masyarakat bersuara. NGO bergerak, media memberitakan, bahkan hearing dengan Dinas PUPR sudah dilakukan. Namun hingga hari ini kondisi jalan tetap memprihatinkan, bahkan telah memakan korban jiwa.
Apakah pemerintah benar-benar tuli terhadap jeritan rakyat?” tegas Bang Akim.
Ia menilai ada jarak yang sangat jauh antara kondisi nyata di lapangan dengan laporan yang diterima Gubernur. Menurutnya, sangat mungkin Gubernur hanya menerima laporan manis dari bawahan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Wahai Gubernur, datanglah langsung ke Sumbawa bagian selatan.
Jangan hanya duduk nyaman di kantor dan mendengar laporan Asal Bapak Senang (ABS) dari anak buah yang mungkin justru menipu dan mempermalukan Anda sendiri,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih jauh, Garda Satu NTB juga mencium adanya aroma tidak sedap dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.
Bang Akim menyebut beredar informasi adanya dugaan intervensi dari orang-orang di lingkaran kekuasaan Gubernur serta oknum internal di Dinas PUPR yang ikut bermain dalam proyek bermasalah itu.
Pernyataan kontroversial mantan Kepala Dinas PU NTB, Sadimin, yang sebelumnya menyebut jalan tersebut sepi sehingga tidak menjadi prioritas pembangunan, juga kembali disorot.
Pernyataan itu dinilai melukai hati masyarakat selatan Sumbawa yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di jalur tersebut.
“Kalimat itu terasa seperti penghinaan bagi masyarakat selatan Sumbawa.
Jalan ini bukan sekadar akses, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat,” kata Akim.
Bang Akim menegaskan, jika Gubernur tidak segera menertibkan orang-orang di lingkaran kekuasaannya serta menyelesaikan persoalan jalan Lenangguar–Lunyuk, maka kredibilitas kepemimpinannya patut dipertanyakan.
“Jika persoalan sebesar ini saja tidak mampu Anda selesaikan, maka langkah paling terhormat adalah mundur dari jabatan sebagai Gubernur. Rakyat tidak butuh pemimpin yang diam ketika rakyatnya menderita,” cetusnya.
Sebagai bentuk transparansi kepada publik, Garda Satu NTB juga melontarkan lima pertanyaan penting yang hingga kini belum dijawab oleh Pemerintah Provinsi NTB:
Apakah Gubernur benar-benar tidak mengetahui persoalan proyek Lenangguar–Lunyuk ini?
Jika sudah mengetahui, mengapa hingga hari ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi?
Benarkah ada orang-orang di lingkar kekuasaan yang ikut bermain dalam proyek tersebut seperti yang beredar di masyarakat?
Mengapa keluhan masyarakat wilayah selatan Sumbawa seolah tidak mendapat perhatian serius?
Apakah keselamatan masyarakat harus menunggu lebih banyak korban sebelum pemerintah bertindak?
Garda Satu NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera melakukan evaluasi total terhadap proyek tersebut serta mempercepat perbaikan fisik jalan Lenangguar–Lunyuk sebelum jatuh korban berikutnya.
“Ini bukan sekadar proyek gagal, ini soal keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh terus berdiam diri,” tutup Akim.
( Irwanto )
