Seruan Keras Kritik Kekuasaan: “Jika Sistem Pemilu Tidak Dibenahi, Pilpres 2029 Hanya Seremonial”
Sumbawa Besar NTB — Gelombang kritik keras terhadap praktik kekuasaan di Indonesia kembali menguat. Dalam sebuah pernyataan yang tajam dan emosional, seorang tokoh kritis menilai bahwa sistem politik dan pemilu saat ini membuka ruang besar bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan tanpa benar-benar bekerja serius untuk kepentingan rakyat.
Ia menuding kelompok elite yang berkuasa telah memanfaatkan berbagai instrumen negara demi melanggengkan kekuasaan, mulai dari bantuan sosial, aparatur negara, hingga lembaga penyelenggara pemilu.
“Kenapa setiap presiden tidak sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat? Jawabannya sederhana, karena rakyat tidak mengevaluasi secara serius dalam setiap pemilu. Untuk kembali menjadi presiden itu mudah, tinggal manfaatkan kekuasaan yang ada,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan publik.
Menurutnya, pola tersebut membuat kritik rakyat seringkali diabaikan. Bahkan berbagai protes dan suara penolakan dianggap tidak berpengaruh terhadap kekuasaan.
Ia juga menilai bahwa kontestasi politik mendatang berpotensi hanya menjadi formalitas jika sistem pemilu tidak dibenahi secara mendasar.
“Jangan lagi membayangkan Pilpres 2029 sebagai kompetisi yang benar-benar adil. Kalau sistemnya tetap seperti sekarang, itu hanya prosesi seremonial. Kekuasaan bisa saja tetap bertahan dengan memanfaatkan kekuatan uang, proyek, dan instrumen negara,” tegasnya.
Dalam kritiknya, ia juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil. Ia menyinggung kasus-kasus tragis yang terjadi di berbagai daerah, mulai dari warga yang bunuh diri karena kesulitan ekonomi hingga kekerasan yang dialami masyarakat kecil hanya karena persoalan sepele.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan besar antara elite kekuasaan dan realitas kehidupan rakyat.
“Di saat rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar, elite politik justru sibuk mengurus proyek dan kepentingan kelompoknya sendiri,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai krisis etika dan moral di kalangan elite politik menjadi salah satu akar persoalan. Dalam pandangannya, kekuasaan saat ini lebih fokus pada mempertahankan dominasi politik dibandingkan menjalankan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat.
Karena itu, ia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi tersebut. Ia menilai rakyat harus mulai menyadari pentingnya reformasi total terhadap sistem politik dan kelembagaan negara.
“Kalau kritik rakyat terus diabaikan, maka rakyat harus bersatu menuntut reformasi total terhadap sistem pemilu, kelembagaan politik, dan tata kelola negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tidak akan tercapai jika sistem politik terus dikuasai oleh kepentingan elite.
“Indonesia tidak boleh terus berjalan di jalur yang sama. Reformasi kelembagaan politik adalah kunci agar negara ini benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
( Irwanto )
