pahae Taput Tribun Tipikor
Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara Daerah Pemilihan (9) Dra.sorta Ertaty Siahaan melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan kedua Tahun Sidang 2025–2026 di Desa janjinatogu Kecamatan pahae julu Kabupaten Tapanuli Utara
Kegiatan reses ini dihadiri oleh DPRRI Drs.Rapidin Simbolon .MM dan DPRD .Jimmi Tambunan masyarakat, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Drs sorta Ertay siahaan menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD sumut untuk turun langsung ke lapangan, menyerap aspirasi, dan memastikan pelaksanaan program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Reses bukan hanya kegiatan rutin, tetapi bagian dari tanggung jawab kami untuk mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Setiap masukan dan aspirasi akan kami bawa sebagai bahan pembahasan dalam program pembangunan provinsi,” ujar sorta.
Pada kesempatan ini masyarakat memohon Masukan Masyarakat menyampaikan Permohonan yg paling mendasar adalah keinginan masyarakat inprastuktur jalan pemerintah segera memperha tikan bangun jalankami ini sudah rusak parah degan mohon memberikan masukan bahwa pemerintah untuk dapat adil dalam mendistribusikan bantuan Pusat berupa Bajak 4 Roda Dari mentri pertanian pangkas warga kalau ada bajak tersebut supaya di berikan ke ke lompok Tani dan distribusi ke setiap kecamatan minimal di tempatkan Di BP3 masing-masing kecamatan.
Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialogis dan partisipatif. Di akhir pertemuan, Drs sorta Ertaty siahaan menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat serta mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Tapanuli Utara. sumatra utara
salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan reses tersebut mengeluhkan bahwa bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk penerapannya tidak tepat sasaran. “Banyak warga kurang mampu tidak menerima PKH dan KIS sedangkan warga yang mampu justru menerima program pak Jokowi itu. Nah ini artinya kan tidak tepat sasaran. Program yang diperuntukkan untuk warga kurang mampu, malah di terima sama warga yang memang sudah mampu,” bebernya dihadapan wakil rakyat tersebut.
m.sitompul meminta, agar Jimmi Tambunan sebagai Wakil Rakyat yang berada dekat dengan penyelenggara program, dapat membantu masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan hak mereka.
“Saya minta Ibu DPR kami Drs.sorta Ertaty siahaan bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat kecil,” harapnya.
Warga menyampaikan aspirasinya terkait pertanian. Sebagai seorang petani dirinya kerap mendapat bantuan bibit Saya berharap persoalan pertanian bisa di atasi. Sehingga pertanian di Tapanuli utara ini bisa semakin meningkat dan petaninya juga sejahtera,” ungkapnya.
Menanggapi banyaknya aspirasi dari masyarakat, Drs.Rapidin simbolon.MM mengatakan, di DPR RI dirinya duduk di Komisi XIII yang mengawasi bidang HAM dan pencegahan korupsi
“Karena saya berada dikomisi yang mengawasi bidang HAM maka saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat terkait program-program pemerintah pusat sepert PKH, KIS, KIP dan program sosial lainnya. Karena adanya program tersebut tujuannya untuk mensejahterakan rakiyat. Jika tidak tepat sasaran maka akan dilakukan kroscek ulang di lapangan, agar masyarakat yang berhak menerima bisa merasakan secara langsung manfaar program pak presiden tersebut,” ujarnya.
Kemudian di bidang HAM dan pencegahan korupsi menjelaskan, akan ada program bantuan tempat-tempat ibadah untuk seluruh agama yang ada di sumatra utara khususnya di Dapil (9) tapanuli raya“Nantinya akan ada program bantuan rumah dari pemerintah pusat. Saya juga akan memperjuangkan bagaimana meningkatkan pertanian dan infrastruktur jalan, yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat kecamatan pahe kecamatan purbatua kecamatan simagun ban khususnya di Tapanuli Utara bebernya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini akan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, agar program program pemerintah pusat yang berkaitan dengan Komisi XIII seperti membidagi masalah HAM dan pemberantasan dan Tindakan pidana Korupsi turun di masyarakat yang ada di Dapil Sumut 1. “Nantinya aspirasi dari masyarakat ini akan kami bahas di DPR RI dan di paripurnakan, agar dapat di tindaklanjuti serta bisa dianggarkan di 2027 mendatang,” ungkap anggota DPRD Provinsi Sumatara Utara ini.
Kehadiran Anggota Legisltif dari Fraksi PDI Perjuangan itu, ditemani beberapa tokoh agama Angota DPR D Taput jimmi Tambunan dan angota DPR D Taput dari PDI perjuagan serta DPR RI RAPIDIN SIMBOLON .MM.pada saat reses. (P.s.mT)
