Kuningan|Tribun TIPIKOR.com
Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) menilai keberhasilan kebijakan pertanian di Kabupaten Kuningan selama ini masih terlalu bertumpu pada capaian produksi, sementara dampaknya terhadap kepentingan publik belum dirasakan secara nyata oleh petani maupun konsumen.
Humas FORMASI, Bahrudin, mengatakan bahwa indikator seperti luas tanam, hasil panen, dan volume produksi memang penting, namun tidak cukup untuk menggambarkan kualitas sistem pertanian secara menyeluruh.
“Produksi hanya salah satu bagian dari sistem pertanian. Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana hasil itu didistribusikan, bagaimana harga dikendalikan, dan sejauh mana petani dilindungi dari risiko pasar,” ujar Bahrudin Jum,at (6/2/2028)
Menurutnya, meski produksi pertanian di Kuningan menunjukkan tren positif, posisi tawar petani masih lemah. Di sisi lain, harga pangan di tingkat konsumen kerap berfluktuasi dan cenderung tinggi, terutama pada periode tertentu.
FORMASI mencermati kebijakan pertanian daerah masih berorientasi pada sektor hulu. Peningkatan produksi belum diikuti dengan penguatan indikator kinerja yang mengukur ketahanan petani, efektivitas distribusi, serta stabilitas harga pangan.
“Keberhasilan kebijakan lebih sering ditampilkan dalam angka statistik, tetapi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” kata Bahrudin.
Ia juga menyoroti fragmentasi kebijakan antarperangkat daerah. Program pertanian, pangan, dan perdagangan berjalan sendiri-sendiri tanpa desain kebijakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Akibatnya, produksi meningkat tanpa jaminan serapan yang memadai, sementara risiko pasar justru dibebankan kepada petani.
Selain itu, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga sarana pertanian dan dampak kebijakan nasional dinilai semakin memperberat kondisi petani di tingkat lapangan. FORMASI menilai kebijakan daerah belum cukup adaptif untuk melindungi petani dari tekanan eksternal tersebut.
“Jika risiko terus menumpuk di tingkat produsen, maka klaim keberhasilan pertanian kehilangan relevansi sosialnya,” tegas Bahrudin.
FORMASI mendorong pemerintah daerah untuk menata ulang kerangka kebijakan pertanian dengan memperkuat sinergi lintas dinas, terutama antara urusan pertanian, pangan, perdagangan, dan perencanaan daerah. Menurut Bahrudin, keberhasilan pertanian seharusnya diukur dari daya tahan sistem, bukan semata capaian produksi.
“Kebijakan pertanian harus mampu melindungi petani, menjaga stabilitas pasokan, dan menjamin keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri,” pungkasnya.
| red / 4nd121 |
