Ketika Kritik Dibelokkan Jadi Dendam Pribadi: Apa Kabar Proyek Kemiri

Lebih berbahaya lagi, narasi “dendam pribadi” berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect).

Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Ketika
Pernyataan pejabat yang konon membingkai kritik warga sebagai “dendam pribadi” tentunya telah masuk bahkan menandai persoalan serius dalam praktik demokrasi lokal.

Seperti dan ketika muncul pertanyaan tentang Rencana Anggaran Belanja (RAB), gambar teknis, dan pengawasan proyek BKKD dialihkan menjadi isu personal, disitu dimungkinkan yang terjadi bukan klarifikasi, melainkan delegitimasi kritik.

Tampaknya, ini bukan hal baru dalam politik birokrasi desa. Stigma motif pribadi kerap dipakai sebagai tameng kekuasaan untuk menghindari pembahasan substansi.

Cara ini efektif: pelapor disudutkan, isu utama kabur, dan publik diarahkan untuk meragukan niat, bukan menuntut data.
Padahal dalam tata kelola pemerintahan modern, motif warga tidak relevan.

Yang relevan adalah satu hal: apakah proyek yang dibiayai uang negara dikerjakan sesuai aturan dan dapat diuji publik.?

Ketika pejabat memilih menyerang latar belakang warga alih-alih membuka dokumen, maka pesan politiknya jelas—kekuasaan merasa tidak perlu diawasi.

Olehnya, warga lain akan berpikir dua kali untuk bersuara, karena kritik bisa dibalas dengan pelabelan, bukan jawaban.

Dalam konteks ini, yang terancam bukan satu orang pelapor, melainkan hak publik untuk mengawasi anggaran.

Jika proyek memang “bagus” sebagaimana diklaim, jawaban paling kuat seharusnya adalah membuka data, bukan membangun stigma.

Transparansi adalah senjata, bukan ancaman. Sikap defensif justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan.

Tribuntipikor.com mencatat tegas:
dalam politik anggaran, kritik sering kali dibungkam bukan dengan hukum, melainkan dengan narasi—dan narasi “dendam pribadi” adalah senjata paling murah
untuk melindungi kekuasaan dari pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, salah satu ketua LSM dengan inisial Mn, mengungkapkan: Kalo membaca ini, seolah tentang pengerjaan BKKD di kemiri, tidak ada kesalahan apapun. Ucapnya.

Seolah hanya dendam politik, ini sangat berbahaya, sebenarnya, kalau jawabannya seperti ini, dan karena tidak ada kesalahan, sehingga tidak ada pembenahan!! Ungkapnya. (King/Tim)

Pos terkait