KUNINGAN |Tribun TIPIKOR.com
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam penertiban aktivitas di kawasan Gunung Ciremai menuai kritik tajam. Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, menilai penindakan yang dilakukan pemerintah provinsi terkesan tebang pilih, dengan sasaran utama masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha wisata justru luput dari penegakan hukum.
Menurut Iwa, penertiban terhadap penambang batu rakyat yang selama ini menggantungkan hidup dari kerja fisik berbanding terbalik dengan pembiaran terhadap pembangunan kawasan wisata yang diduga melanggar tata ruang serta berpotensi merusak lingkungan di sekitar Gunung Ciremai.
“Yang ditindak justru rakyat kecil yang berkeringat untuk makan. Sementara eksploitasi kawasan hutan dan pertanian oleh pengusaha wisata dibiarkan. Ini menimbulkan kesan kuat bahwa KDM tidak berani menindak pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, termasuk yang diduga berasal dari lingkaran separtainya sendiri,” ujar Iwa, Sabtu (17/1/2026)
Iwa menyoroti kawasan wisata Arunika di wilayah Cisantana terus bergeser meluas ke Pajambon, Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, yang dinilai terus melakukan Berekspansi ke wilayah pajambon Menuju kecamatan jalaksana,berdekatan dengan sumber air panas alami serta kawasan berlereng curam. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi memicu bencana ekologis di masa mendatang.
“Wilayah Pajambon dan Jalaksana merupakan daerah rawan. Jika pepohonan dibabat dan kontur tanah diubah demi wisata tematik yang tidak selaras dengan kearifan lokal Sunda, maka ancaman longsor dan banjir tinggal menunggu waktu,” tegasnya.
Selain merambah kawasan berlereng, pembangunan wisata juga disebut telah mencaplok lahan pertanian produktif dan saluran irigasi. Iwa mengungkapkan, lahan yang sebelumnya ditanami bawang daun, kol, wortel, kentang, dan palawija kini berubah menjadi bangunan kafe serta fasilitas komersial lainnya.
“Saya turun langsung ke lokasi. Petani yang dulu menanam sayuran kini terdesak. Tanaman pangan justru menjadi minoritas di tengah kepungan bangunan wisata,” katanya.
Ia juga mengkritik lemahnya pengendalian tata ruang. Menurut Iwa, sebagian wilayah tersebut seharusnya dipertahankan sebagai hutan produksi, hutan tanaman, atau lahan pertanian berkelanjutan, bukan dialihfungsikan demi keuntungan jangka pendek.
“Banyak petani menjual lahan karena iming-iming harga tinggi. Keuntungannya sesaat, tetapi dampaknya ditanggung masyarakat luas ketika krisis air, banjir, dan longsor terjadi,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Iwa mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang, eksploitasi air tanah, serta pemanfaatan air permukaan secara berlebihan di kawasan sekitar Gunung Ciremai.
Tak hanya itu, ia juga meminta DPRD Jawa Barat dan DPR RI untuk turun tangan mengawal persoalan ini secara serius, khususnya legislator dari PDI Perjuangan, agar tidak terjadi pembiaran yang berujung pada kerusakan lingkungan permanen.
“Ini bukan soal anti-wisata, tetapi soal keadilan ekologis dan keberpihakan pada rakyat. DPRD Jabar dan DPR RI, terutama dari PDI Perjuangan, harus turun tangan. Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan modal,” pungkasnya.
| red/4nd121|
