Mataram, NTB
tribun Tipikor.Com —
Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator Nusa Tenggara Barat (API NTB), Haikal Firmansyah, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan negara yang dinilainya timpang dan tidak berkeadilan, khususnya dalam pengupahan guru honorer yang kontras dengan masifnya penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Haikal menilai, di tengah gembar-gembor program nasional bernilai ratusan triliun rupiah, negara justru masih membiarkan guru honorer—penopang utama sistem pendidikan—hidup dalam kondisi memprihatinkan.
“Masih ada guru honorer yang hanya menerima sekitar Rp300 ribu per tiga bulan. Ini bukan sekadar soal angka, ini soal martabat dan keadilan negara terhadap pendidik,” tegas Haikal kepada media, Senin (12/01/26).
Ketimpangan yang Terstruktur
Berdasarkan data nasional, jumlah guru honorer di Indonesia masih berada di kisaran 1,6 juta orang. Mayoritas dari mereka hanya menerima honor Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, bahkan tidak dibayarkan secara rutin.
Di sisi lain, UMR NTB tahun 2025 berada pada kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,8 juta per bulan. Artinya, penghasilan guru honorer di banyak daerah bahkan tidak menyentuh 15 persen dari standar upah minimum.
“Ini bukan lagi kelalaian, tapi persoalan struktural yang dibiarkan bertahun-tahun. Guru dituntut profesional, tapi diperlakukan seperti pekerja informal,” kecam Haikal.
Menurutnya, ketimpangan ini menjadi alarm keras bahwa arah kebijakan pendidikan nasional masih belum berpihak pada pelaku utama di lapangan.
Bukan Menolak MBG, Tapi Menuntut Keadilan
API NTB menegaskan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Namun Haikal mengingatkan, program sosial sebesar apa pun akan kehilangan makna jika dibangun di atas ketidakadilan terhadap guru.
“MBG penting, tapi akan menjadi ironi jika anak-anak diberi makan bergizi, sementara gurunya sendiri hidup di bawah standar kemanusiaan,” ujarnya.
Ancaman Serius bagi Masa Depan Pendidikan
API NTB menilai, rendahnya kesejahteraan guru honorer berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, mulai dari menurunnya kualitas pembelajaran, tekanan psikologis guru, hingga hilangnya minat generasi muda untuk menjadi pendidik.
“Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan kosong jika gurunya terus dipaksa bertahan dalam kemiskinan,” kata Haikal.
Desakan Tegas kepada Pemerintah
Dalam pernyataan sikapnya, API NTB mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera:
Menetapkan standar gaji minimum guru honorer yang mendekati atau setara UMR
Mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK
Melakukan evaluasi menyeluruh kebijakan anggaran pendidikan
“Pembangunan tidak boleh hanya tampak megah di atas kertas dan baliho. Guru adalah fondasi bangsa, dan negara wajib hadir untuk mereka,” pungkas Haikal
(Irwanto )
