BANDUNG |Tribun TIPIKOR.com
Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, mengingatkan publik akan ancaman serius terhadap kedaulatan politik Indonesia di tengah menguatnya wacana pemilihan kepala negara dan kepala daerah melalui DPR dan DPRD. Menurutnya, arah demokrasi Indonesia saat ini berpotensi mengalami kemunduran dan menjauh dari cita-cita kemerdekaan sebagaimana digagas oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno.
Iwa menilai, memasuki tahun 2026 terdapat berbagai peristiwa global yang patut menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia. Ia mencontohkan bagaimana negara adikuasa kerap melakukan intervensi terhadap negara lain yang dinilai mengganggu kepentingannya, termasuk melalui tekanan politik dan ekonomi.
“Sejarah dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berusaha mandiri sering kali menghadapi tekanan luar biasa. Ini harus menjadi pelajaran bagi Indonesia agar tetap waspada dalam menjaga kedaulatan nasional,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).
Ia juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia, khususnya peristiwa politik tahun 1965, yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik global pada masa itu. Menurut Iwa, sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa dapat terancam ketika kekuatan asing masuk melalui jalur politik domestik.
Lebih lanjut, Iwa menyoroti wacana pemilihan kepala daerah dan presiden melalui mekanisme perwakilan di parlemen yang belakangan kembali mencuat. Ia menilai, wacana tersebut berpotensi menghilangkan hak politik rakyat secara langsung.
“Pemilihan langsung adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari sistem politik yang otoriter. Menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri adalah kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Ia menyebut, hingga saat ini hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan tidak langsung tersebut. Sikap itu, menurutnya, sejalan dengan komitmen menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Iwa juga mengkritik alasan tingginya biaya politik dan praktik politik uang yang kerap dijadikan pembenaran untuk menghapus pemilihan langsung. Menurutnya, praktik tersebut justru lahir dari sistem politik yang tidak sehat dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat.
“Rakyat tidak boleh disalahkan. Justru elit politiklah yang harus bertanggung jawab atas praktik-praktik yang mencederai demokrasi,” katanya.
Ia meyakini, pembahasan mengenai sistem pemilu ke depan akan menjadi agenda strategis di DPR RI menjelang Pemilu 2029–2030. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tetap kritis dan aktif mengawal arah demokrasi Indonesia.
“Berdaulat di bidang politik adalah kunci utama menuju kemandirian bangsa. Rakyat harus tetap diberi hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri,” pungkas Iwa.
Sebagai kader PDI Perjuangan, ia menegaskan bahwa nilai-nilai Trisakti Bung Karno berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya masih sangat relevan untuk menjaga Indonesia dari segala bentuk penjajahan, baik ideologis, politik, maupun ekonomi.
| red/4nd121 |
