KUNINGAN |Tribun TIPIKOR.com
Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk turun langsung ke Kabupaten Kuningan, khususnya kawasan lereng Gunung Ciremai, guna membuktikan pernyataannya terkait kepemimpinan daerah. Tantangan tersebut disampaikan menyusul beredarnya video pernyataan yang menyebut Bupati Kuningan sebagai “pemimpin penakut”.
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menegaskan bahwa penilaian terhadap kepala daerah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurutnya, penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman menyeluruh atas kondisi faktual di lapangan, terutama menyangkut persoalan lingkungan hidup.
“Pernyataan tersebut jangan disampaikan secara sembarangan. Bupati Kuningan disebut sebagai pemimpin penakut. Jika memang memiliki keberanian, silakan turun langsung ke Kabupaten Kuningan, khususnya ke lereng Gunung Ciremai. Di kawasan itu terdapat pembangunan hotel dan rumah makan di daerah resapan air. Apakah berani dihentikan sebagaimana yang dilakukan di Bogor? Jangan hanya berhenti pada pernyataan,” tegas Manap, Minggu (11/1/2026).
Menurut Manap, isu lingkungan hidup di Kuningan, khususnya di kawasan penyangga Gunung Ciremai, tidak dapat disederhanakan hanya dengan pelabelan terhadap kepala daerah. Ia menilai, kawasan resapan air memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat.
FORMASI, yang merupakan gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti GAMAS, GIBAS, GARIS, LBI, dan FORWAKU, menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum lingkungan yang dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Namun, organisasi tersebut menekankan agar kebijakan dan tindakan penegakan hukum tidak dilakukan secara parsial atau tebang pilih.
Ia juga menambahkan bahwa video pernyataan yang beredar secara eksplisit ditujukan kepada Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, sebagai pemimpin daerah pilihan masyarakat Kuningan. Menurut FORMASI, penyederhanaan persoalan dengan melabeli “penakut” tidak menyelesaikan persoalan lingkungan, bahkan berpotensi memecah kepercayaan publik.
FORMASI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat penegak hukum lingkungan, termasuk Gakkum Lingkungan Hidup Jawa Barat, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif di seluruh kawasan yang terindikasi memiliki potensi pelanggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan dapat berjalan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat serta kelestarian alam.
| red/4nd121 |
