Jepang, Tribuntipikor Online _
Korupsi di Jepang cenderung rendah karena faktor budaya kuat seperti rasa malu dan kedisiplinan, namun bukan berarti tidak ada; Jepang sering menghadapi skandal korupsi sistemik terkait sumbangan politik dan amakudari (mantan pejabat pindah ke perusahaan swasta), meskipun penegakan hukumnya tegas dengan hukuman penjara dan sanksi sosial, termasuk pengunduran diri dan bahkan bunuh diri akibat aib, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus terbaru di pemerintahan LDP.
Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Korupsi
Budaya Malu (Haji/Meyaku): Masyarakat Jepang sangat tertekan oleh pandangan sosial; pelanggaran dianggap memalukan bagi diri sendiri dan keluarga, mendorong pejabat untuk mundur atau bahkan mengakhiri hidup.
Kejujuran dan Disiplin: Nilai kejujuran dan ketaatan pada aturan tertanam kuat sejak dini, membuat pelanggaran dianggap sangat tercela.
Kepatuhan pada Aturan: Masyarakat sangat patuh pada peraturan, dan melanggarnya dianggap memalukan.
Jenis-jenis Korupsi di Jepang
Korupsi Oknum: Pelanggaran individu.
Korupsi Prosedur Operasi Standar: Penyimpangan dalam prosedur rutin.
Korupsi Sistemik: Melibatkan praktik seperti amakudari, di mana mantan pejabat tinggi menduduki posisi di perusahaan swasta terkait, sering kali memicu konflik kepentingan.
Skandal dan Penegakan Hukum Terbaru
Skandal LDP (2023): Empat menteri mundur akibat penggelapan dana kampanye partai, menunjukkan korupsi sistemik dalam Partai Demokrat Liberal (LDP).
Kasus Suap Olimpiade (2024): Mantan eksekutif perusahaan dihukum karena menyuap pejabat terkait Olimpiade Tokyo.
Sanksi: Pejabat yang terbukti korupsi bisa menghadapi hukuman penjara dan denda, serta tekanan sosial yang sangat kuat (misalnya, pengunduran diri Makiko Yamada karena ditraktir makan).
Peringkat Global
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 (Transparency International), Jepang mendapat skor 71 (skala 0-100), menempatkannya di peringkat ke-20 dunia sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi. (Redaksi)
