Mataram, NTB
TribunTipikor.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, resmi memulai operasi besar-besaran merombak birokrasi Pemprov NTB. Per Jumat, 2 Januari 2026, sebanyak 11 pejabat eselon II dicopot dari jabatannya dan kini berstatus non-job sementara menyusul diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.
Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan pembongkaran total struktur lama akibat penggabungan dan penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini dinilai gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien.
Ini bukan rotasi ini reset total birokrasi ungkap sumber internal Pemprov NTB
11 Pejabat Tinggi Pratama Resmi Non-Job
Sebelas pejabat eselon II yang terdampak langsung kebijakan ini adalah:
Jamaludin Maladi – Kepala Dinas Perdagangan
Sadimin – Kepala Dinas PUPR
Nunung Triniksi – Kepala Dinas Sosial
Wirawan Ahmad – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Nuryanti – Kepala Dinas Perindustrian
Surya Bahari – Kepala DP3AKB
Muhammad Riyadi – Kepala Biro Umum
Hairul Akbar – Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Najamuddin Ami – Kepala Biro Ekonomi
Aidi Furkon – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Izudin Mahili – Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Mereka kehilangan jabatan bukan karena evaluasi kinerja semata, tetapi karena OPD lama dihapus atau dilebur dalam desain birokrasi baru Pemprov NTB.
Iqbal Tancap Gas, PLT Langsung Dikukuhkan
Tak memberi ruang kekosongan kendali, Gubernur Iqbal langsung menunjuk dan mengukuhkan Pelaksana Tugas (PLT) di ruang kerjanya.
Beberapa PLT yang ditunjuk antara lain:
Tribudi Prayitno – PLT Biro Umum & ADPIM
Nelly Yuniarti – PLT Kepala Bappeda
Ahmad Hubaidi – PLT Karokesra
Ahmad Nur Aulia – PLT Kepala Dinas Kebudayaan
Budi Herman – PLT Dinas PUPR & Perkim
Epa Dewiani – PLT Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
Lalu Hamdi – PLT Dinas Pemuda dan Olahraga
Pesan Gubernur jelas: reformasi tidak menunggu, birokrasi harus langsung bergerak
OPD Digabung, Nama dan Fungsi Dirombak Total.
SOTK baru mengubah peta kekuasaan birokrasi NTB secara drastis
BPKAD → BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
Dinas Pariwisata → Disparekraf
Dinas PUPR digabung dengan Perkim
Dinas Pertanian + Ketahanan Pangan → Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Pendidikan + Dispora → Dikbudpora
Dinas Kebudayaan berdiri sendiri
Dinsos digabung DP3A
Disperindag hasil gabungan Perindustrian dan Perdagangan
Biro Hukum → Biro Hukum dan HAM
Tujuannya satu: birokrasi ramping, cepat, dan efisien.
Sekda: Pengisian Jabatan Definitif Sudah Berjalan
Sekda NTB Lalu Fathul Fawzal memastikan proses pengisian pejabat definitif telah diajukan ke BKN dan tinggal menunggu tahapan lanjutan.
Reformasi ala Iqbal kini benar-benar terasa.
Tak ada lagi zona aman.
Struktur lama ditumbangkan, pejabat lama digeser, dan mesin birokrasi NTB dipaksa berlari lebih cepat.
(Irwanto)
