Sumbawa Besar, NTB
TribunTipikor.com — Mutasi besar-besaran menutup akhir tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumbawa justru menyisakan tanda tanya publik. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, melantik 132 pejabat sekaligus di Aula Kantor Bupati, Rabu (31/12/2025). Namun, satu nama mencuat dan langsung memantik sorotan luas.
Dari ratusan pejabat yang dilantik—terdiri dari 4 pejabat pimpinan tinggi pratama, 58 pejabat administrator, dan 70 pejabat pengawas—penunjukan Ridwan, S.Pd, seorang guru SDN Nyarinying, Kecamatan Empang, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa
Menjadi kejutan paling mencolok
Ridwan menggantikan Sudarli, yang dimutasi sebagai Camat Plampang.
Lonjakan jabatan dari guru sekolah dasar ke posisi strategis di jantung birokrasi pendidikan kabupaten ini sontak menimbulkan beragam reaksi, baik di internal Pemkab maupun di tengah masyarakat .
Publik pun mulai bertanya: apakah mutasi ini murni soal kompetensi, atau ada pertimbangan lain yang belum terungkap?
Penempatan Ridwan dinilai sebagai “kartu kejutan” Bupati Jarot dalam mutasi tutup tahun, sekaligus membuka ruang diskusi tentang pola karier, jenjang birokrasi, dan konsistensi sistem meritokrasi di lingkungan Pemkab Sumbawa.
Sementara itu, pejabat pimpinan tinggi pratama yang turut dilantik antara lain:
_ Jayakusuma, sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumbawa, sebelumnya menjabat Kadis Dukcapil.
_ Varian Bintoro, sebagai Kepala Dinas Dukcapil, sebelumnya Kadis Tenaga Kerja.
_ Rachman Ansori, sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, sebelumnya Kepala Dinas PMD.
Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa mutasi ini dilakukan untuk memastikan mesin birokrasi bergerak selaras dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Jabatan adalah titik kerja baru dengan tanggung jawab yang lebih berat.
Program strategis daerah sedang berjalan simultan—mulai dari infrastruktur, pertanian, hingga lingkungan. Ini ikhtiar serius menuju Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” ujar Jarot.
Ia menekankan bahwa jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan loyalitas, kreativitas, dan etos kerja tinggi.
“Utamakan kepentingan publik, bukan kelompok. Kita ingin birokrasi Pemkab Sumbawa berdiri kokoh dan dipercaya rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, publik kini menanti pembuktian. Apakah kejutan mutasi ini akan melahirkan lompatan kinerja, atau justru menjadi preseden yang mengundang polemik berkepanjangan? Waktu dan kinerja pejabat yang dilantik akan menjadi jawabannya.
