KUNINGAN | Tribun TIPIKOR.com
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menegaskan bahwa status Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional perlu terus dipertahankan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah konflik kepentingan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurut Manap, pengelolaan kawasan oleh lembaga vertikal negara justru menjadi benteng utama dalam melindungi kawasan strategis dari berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi merusak fungsi ekologis Gunung Ciremai.
Ia mengakui bahwa perbedaan pandangan terkait status Taman Nasional Gunung Ciremai merupakan persoalan klasik. Namun demikian, pengelolaan oleh lembaga vertikal, dalam hal ini kementerian terkait, dinilai masih menjadi opsi terbaik dibandingkan diserahkan kepada pihak lain yang rawan kepentingan.
“Jika dikelola oleh badan vertikal, setidaknya ada garda terdepan yang bertanggung jawab langsung atas perlindungan kawasan. Dengan segala keterbatasannya, itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jika tidak, kawasan akan sangat mudah diintervensi oleh oligarki, pemilik modal, atau dibungkus dengan dalih pembangunan,” ujar Manap, Selasa (30/12/2025).
Manap mencontohkan pengelolaan sumber daya air yang kerap menimbulkan persoalan ketika diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dan perlindungan hukum yang kuat. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut justru memicu konflik horizontal antarwarga akibat perebutan kepentingan.
“Banyak pengalaman menunjukkan bahwa ketika pengelolaan diserahkan kepada masyarakat atau badan yang lemah secara kewenangan, akhirnya mudah diperebutkan. Yang berkonflik justru masyarakat itu sendiri,” katanya.
Oleh karena itu, Manap menilai penyerahan pengelolaan kepada lembaga vertikal negara merupakan langkah yang lebih aman dan strategis. Selain mencegah kawasan terlantar, keberadaan lembaga negara dinilai mampu meminimalkan konflik serta menjaga fungsi ekologis Gunung Ciremai secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa status Taman Nasional Gunung Ciremai dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah masuknya praktik mafia tanah yang secara perlahan menyiasati penguasaan lahan demi kepentingan pihak tertentu.
Manap mendorong agar kajian terkait pengelolaan Gunung Ciremai terus dikembangkan secara komprehensif, dengan tetap berangkat dari prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya dialog terbuka antar seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi jalan tengah yang mampu mewadahi berbagai usulan. Sinergi antarlembaga, khususnya dalam penertiban dan pemanfaatan sumber daya air, dinilai perlu diformalkan melalui kesepakatan kerja sama antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, pengusaha, serta masyarakat adat.
“Kami berharap terbangun sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat melalui TNGC, Pemerintah Daerah Kuningan, serta para pemangku adat sebagai pemilik hak asal-usul atas kawasan Ciremai,” pungkasnya.
| andri hdw |
