Kemendagri Nyalakan Lampu Hijau: RPP Provinsi Pulau Sumbawa Digarap Awal 2026, Uji Publik Turun Langsung ke Daerah
Jakarta, tribun Tipikor.Com — Perjuangan panjang rakyat Pulau Sumbawa selama dua dekade penuh akhirnya memasuki titik tanpa balik. Negara berbicara. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara resmi menyalakan “lampu hijau” bagi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Bukan lagi janji politik. Bukan pula wacana kosong.
Dalam audiensi strategis di Kantor Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Selasa (16/12), Kasubdit Penataan Daerah Ditjen Otda Kemendagri menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PPS diperintahkan langsung untuk disusun dan ditargetkan rampung awal 2026.
“Saya diperintahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk segera menyelesaikan RPP Provinsi Pulau Sumbawa. Targetnya tiga bulan di awal 2026 dan langsung diajukan ke Komisi II DPR RI,” tegas Ruli, pejabat kunci Kemendagri.
DARI 371 USULAN DOB, PPS MASUK BARISAN TERDEPAN
Pernyataan ini sekaligus mematahkan narasi lama bahwa moratorium Daerah Otonomi Baru menjadi tembok penghalang abadi. Dari 371 usulan DOB di seluruh Indonesia, Provinsi Pulau Sumbawa justru ditetapkan sebagai prioritas.
Kemendagri bahkan memastikan turun langsung ke lapangan.
“Mei 2026, tim Penataan Daerah Ditjen Otonomi Daerah akan turun ke Pulau Sumbawa untuk Uji Publik kelayakan PPS,” lanjut Ruli.
Tak berhenti di situ, ia menegaskan anggaran penyusunan RPP dan Uji Publik telah tersedia, dengan pencairan Maret 2026.
Artinya jelas: PPS tidak lagi di ruang wacana, tapi sudah masuk jalur administratif negara.
BOLA PANAS BERPINDAH KE DPR RI
Kemendagri secara terbuka menyampaikan bahwa fase krusial berikutnya berada di tangan DPR RI, khususnya Komisi II
“Tugas kami menyusun RPP dan melakukan Uji Publik. Finalnya di Komisi II DPR RI. Kami berharap Aliansi PPS mengawal ketat proses di legislatif,” ujar Ruli dengan nada tegas.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat: siapa pun yang menghambat setelah ini akan tercatat jelas dalam sejarah.
SAHRIL AMIN: INI MOMEN PENENTU NASIB 1,6 JUTA RAKYAT
Ketua Presidium Aliansi PPS, Sahril Amin, menyebut momentum ini sebagai fase paling menentukan sejak perjuangan PPS dimulai.
“Ini bukan lagi mimpi. Negara telah membuka jalan. Kami menyaksikan langsung antusiasme Kemendagri mendorong PPS secara progresif menuju 2026,” tegas Sahril.
Ia menyerukan soliditas total rakyat Pulau Sumbawa.
“Kepada 1,6 juta rakyat Pulau Sumbawa: mari kita kawal bersama. Berdoa, bersatu, dan mengawasi. Dengan keyakinan penuh, PPS akan lahir tahun 2026,” ujarnya penuh keyakinan.
SIAPA SAJA HADIR DALAM PERTEMUAN BERSEJARAH INI
Audiensi strategis tersebut dihadiri oleh jajaran inti pejuang PPS:
Dr. Andi Azis
Sahril Amin – Ketua Presidium Aliansi PPS
Abdul Hatap, SH
Drs. Budiman Yunus
Ilham Yahyu, SH (Dompu)
Ilyas, SH (Kabupaten Bima)
Muhammad Jafar (Kota Bima)
Catatan Redaksi:
Setelah 20 tahun, waktu tidak lagi berada di ruang abu-abu. Negara telah memberi sinyal. Rakyat menunggu keberanian politik.
Provinsi Pulau Sumbawa: lahir 2026 atau kembali ditunda sejarah?
( Irwanto )
