Mataram NTB
tribun Tipikor .Com — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, akhirnya angkat suara dan membantah keras isu ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Klarifikasi tegas ini disampaikan pada Senin (1/12), setelah potongan video dialog “Kamis-an” memicu persepsi liar dan membuat sebagian masyarakat Sumbawa tersinggung.
Sadimin menegaskan bahwa pembangunan di NTB tidak pernah didesain timpang, melainkan disusun berdasarkan skala prioritas, terutama melihat kondisi anggaran yang jauh dari kata ideal.
“Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada daerah yang dianakemaskan. Semuanya berbasis kebutuhan dan prioritas lapangan,” tegasnya.
Data Ungkap Fakta — Sumbawa Justru Lebih Berat Bebannya
Sadimin membeberkan data panjang jalan provinsi yang harus mereka tangani. Lombok memiliki lebih dari 500 km, sementara Sumbawa mencapai lebih dari 900 km. Beban kerja dan kebutuhan penanganannya otomatis berbeda dan jauh lebih besar di Sumbawa.
“Kalau panjang jalannya hampir dua kali lipat, tentu kebutuhan anggarannya juga tidak sama. Ini hitungan teknis, bukan sentimen,” ujarnya.
2025: Anggaran Sumbawa Lebih Besar
Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov NTB mengalokasikan:
Pulau Sumbawa: Rp58 miliar
Pulau Lombok: Rp35 miliar
Meski Sumbawa mendapat porsi lebih besar, Sadimin menegaskan anggaran tersebut tetap jauh dari cukup untuk menuntaskan seluruh kerusakan jalan yang ada.
“Yang kami tangani harus dipilah. Mulai dari jalan dengan LHR tinggi sampai titik yang paling mendesak bagi masyarakat. Semua ada ukuran teknisnya,” katanya.
Minta Maaf Jika Ada Pernyataan yang Dipelintir
Menutup keterangannya, Sadimin dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumbawa jika potongan video sebelumnya menimbulkan kegaduhan.
“Jika ada ucapan saya yang dipahami berbeda, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Sumbawa. Tidak ada niat sedikit pun menyinggung.”
Dengan pernyataan ini, Kadis PUPR berharap polemik mereda dan masyarakat kembali melihat pembangunan berdasarkan fakta, data, dan kebutuhan lapangan, bukan dari potongan video yang menyesatkan .”pungkas nya
