Blora Jawa Tengah, trobuntipokor.com, //
Kamis, 27 November 2025
“Wakil Bupati Blora yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Blora Sri Setyorini (kanan) dan Sekretaris Dinkesda Blora Nur Betsia (kiri).
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menegaskan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah, akhirnya ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
“Penetapan KLB tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Blora menerima surat resmi dari Badan Gizi Nasional menyusul tingginya jumlah siswa yang terdampak,” ujarnya di Blora, Kamis.
Kasus dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), kata dia, terjadi pada Selasa (25/11) sekitar pukul 10.00 WIB, setelah seratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare.
Penetapan KLB, kata dia, didasarkan pada jumlah kasus yang signifikan. Sedangkan pihak yang berwenang mengeluarkan rekomendasi resmi terkait data korban dan perkembangan kasus dari Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Blora tetap bersikap terbuka atas insiden tersebut. Penyedia makanan MBG, yakni Satuan Pelayanan Pengolahan Gizi (SPPG) Karangjati 1 Blora, juga disebut telah menerima surat penghentian operasional sementara dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan melalui Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.
“Surat penghentian operasional sudah diterbitkan. Ini bagian dari langkah penanganan dan evaluasi menyeluruh,” ujarnya yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Blora.
Selain itu, pemerintah daerah bersama tim gabungan juga melakukan investigasi lapangan.
“Tim kami turun ke lapangan untuk memeriksa seluruh aspek terkait peristiwa ini. Hasil pemeriksaan akan disampaikan secara resmi oleh Dinas Kesehatan nantinya,” ujarnya.
Sri Setyorini menambahkan pemerintah daerah berkomitmen memberikan penanganan terbaik kepada siswa yang terdampak dan memastikan investigasi
berjalan menyeluruh.
“Kami pastikan penanganan berjalan optimal. Semua langkah dilakukan demi keselamatan anak-anak dan kejelasan kasus ini,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkesda Blora Nur Betsia menyampaikan total kasus dugaan keracunan makanan yang ditangani RSU dr. R. Soetijono Blora dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RS DKT) Blora mencapai 122 siswa. Dari jumlah tersebut, 117 siswa menjalani rawat jalan, dan lima siswa dirawat inap.
“Saat ini pasien rawat inap tinggal tiga orang, dua dirawat di RSU Blora dan satu di RS DKT Blora. Kondisi mereka baik dan mudah-mudahan nantinya bisa pulang,” ujarnya.
Ia menjelaskan tim juga melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan mulai dari dapur penyedia makanan MBG, meliputi dokumen akreditasi dapur, sertifikat laik higiene dan sanitasi, SOP pengolahan makanan, kebersihan peralatan, proses pengolahan, penyajian dan distribusi makanan ke sekolah.
“Sertifikat laik higiene sanitasi dan SOP sebenarnya sudah ada, meski belum seluruhnya terpasang. Kami juga melakukan investigasi langsung mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan,” ujarnya.
Hingga kini, Dinkesda belum dapat memastikan penyebab keracunan. Kepastian akan diketahui setelah hasil uji laboratorium dari sampel makanan, sampel feses, muntahan, dan sampel air yang dikirim ke BLK Semarang selesai diproses dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Pemeriksaan mikrobiologi membutuhkan waktu sekitar satu minggu,” ujarnya.
Terkait penanganan medis, Dinkesda memberikan pengobatan berdasarkan gejala yang dialami siswa.
“Jika anak mengalami mual atau muntah diberikan obat anti mual. Untuk yang diare kami berikan obat diare. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak,” ujarnya.
Beberapa kali kasus serupa terjadi di Blora Jawa Tengah;
Ratusan siswa SMPN 1 Blora nengalami diare usai makan menu MBG ( Makan Bergizi Gratis).
Sebagian dari siswa kini menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit DKT Blora, Rabu (26/11/2025).
“Mereka makan MBG pada Selasa (25/11/2025). Setelah pulang sekolah mengalami diare,” ujar Kepala Sekolah SMPN 1 Blora, Ainur Rofiq, Rabu (26/11/2025).
Jumlah siswa yang mengeluh diare mencapai lebih dari 195 orang.
Wahyu Yuli, salah seorang guru SMPN 1 mengatakan jumlah tersebut baru sementara karena masih ada kelas yang belum melapor.
Hanya saja dari 195 itu, dua orang yang dirawat Intensif di RS DKT.
Sedangkan lainnya diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan.
“Kemarin malam sampai tadi pagi itu sudah tiga kali berak diare. Sekarang sudah mending meski perut masih terasa sakit, kata salah seorang siswa.
Menurut Wahyu, menu MBG yang disajikan pada Selasa itu antara lain adalah ayam dengan bumbu basah.
Usai keracunan yang diduga bersumber dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG), 955 porsi atau ompreng yang akan dikonsumsi siswa SMPN 1 Blora, Rabu (26/11) dikembalikan ke dapur SPPG Karangjati 1.
Hal itu untuk mitigasi sementara keselamatan anak didik agar tak menambah korban keracunan.
Terpantau, seluruh siswa SMPN 1 Blora dipulangkan lebih awal usai 204 murid keracunan. Saat dipulangkan, mobil SPPG Karangjati terpaksa menarik 955 porsi yang belum dikonsumsi.
Kepala SMPN 1 Blora Ainur Rofiq mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat untuk menangani permasalahan itu.
“Mitigasi awal ini yang utama keselamatan anak-anak. Hasil koordinasi sementara kami kembalikan dulu,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan kedepannya apakah tetap menerima manfaat dari program kesayangan Presiden Prabowo itu. “Masih koordinasi ya untuk kedepannya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Karangjati 1 Nur Intan megatakan, saat ini menu yang diduga bermasalah itu sedang diuji laboratorium. “Masih dicek, ditunggu saja,” singkatnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya juga sudah menarik menu yang diedarkan saat ini di SMPN 1 Blora. “Sudah ditarik. Ada 950-an porsi,” pungkasnya.
Tak hanya di SMPN 1 Blora, kasus dugaan keracunan usai menyantap menu MBG (Makan Bergizi Gratis) juga terjadi di SMP Kristen.
Sama seperti di SMPN 1 Blora, para siswa di SMP Kristen mengalami diare usai menyantap menu MBG pada Selasa (25/11/2026).
Di antara mereka memeriksakan kesehatannya di rumah sakit dalam kondisi wajah pucat dan badan lemas, Rabu (26/11/2025).
”Untuk yang di SMP Kristen, jumlahnya sebanyak 47 orang,” ujar Kapolsek Blora AKP Rustam yang dijumpai di RS DKT, Rabu (26/11/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Blora Sunaryo membenarkan adanya kasus MBG di SMPN 1 Blora dan SMP Kristen.
Hanya saja dia belum bisa memberikan penjelasan lebih detail karena dalam perjalanan dari luar kota kembali ke Blora. ”Dari laporan yang masuk memang seperti itu,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Subroto.
Kabupaten Blora Subroto menyoroti penyajian dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 204 siswa SMP Negeri 1 Blora mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG.
“Dari sisi tampilan, menunya cukup menarik, dari sisi estetika maupun penyajian. Namun, ada persoalan mendasar yang perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama terkait proses penerimaan dan pengelolaan dana oleh penyedia makanan,” ujarnya menanggapi kasus dugaan keracunan ratusan siswa SMP Negeri 1 Blora di Blora,
Permasalahan yang dilihat, kata dia, seperti soal kepala ikan teri, seharusnya bisa dibuang, kemudian porsi telur memprihatinkan, hingga porsi yang tidak sesuai.
Hal demikian, kata dia, merupakan hal-hal kecil, tetapi berdampak.
“Lalu, apakah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab terhadap itu semua. Apakah tidak ada sanksi? Ini menyangkut nyawa orang dan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Ia menyinggung penyedia yang banyak disebut masyarakat, seperti SPPG Karangjati 1 Blora, dan mempertanyakan apakah penyedia tersebut tidak pernah menerima komplain sebelumnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah siswa mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing. Sebanyak 67 siswa menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (RS DKT) Blora, 14 menjalani rawat inap, dua dirawat di RSUD dr. R. Soetijono Blora, serta sekitar 20 siswa masih dalam penanganan di RS DKT.
“Terkonfirmasi awal sebanyak 198 siswa mengalami gejala, namun seiring adanya pendataan bertambah enam orang, sehingga total 204 siswa,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan perlunya pemeriksaan terhadap mekanisme pembayaran program MBG, mengingat skema pembayaran dilakukan setelah makanan didistribusikan.
Menurutnya, penjelasan resmi mengenai tanggal, proses pencairan dana, serta mekanisme pertanggungjawaban penyedia harus segera disampaikan.
“Akuntan itu parafnya, ahli gizi juga parafnya. Setelah semuanya sepakat baru dibayar. Misalnya, kantor di Jakarta, tambang di Kalimantan saja bisa korupsi, apalagi ini satu rumah keluarga (SPPG). Ada potensi kongkalikong dalam satu rumah,” ujarnya.
Subroto juga mempertanyakan isu adanya dugaan permainan harga menu. Misal, harga seharusnya Rp110 ribu bisa berubah menjadi Rp5 ribu, Rp6 ribu, atau Rp7 ribu, tetapi tetap dibayar penuh.
“Tentunya perlu penyelidikan apakah benar ada potensi permainan antara admin SPPG dengan akunting dan pengelola dapur,” imbuhnya.
DPRD, lanjut dia, prihatin karena kasus ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Pihaknya mendorong evaluasi anggaran yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan siswa, termasuk aturan pembayaran jika suatu SPPG terbukti bermasalah.
“Jika penyedia mendapat sanksi, apakah pemerintah tetap akan membayar tagihan? Itu yang belum jelas,” ujarnya. #(@_heim)
