Sukabumi tribuntipikor.com-25 November 2025.
DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menyoroti dugaan pembiaran terhadap kualitas pekerjaan proyek jalan yang berada di bawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah II Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Sorotan ini mencuat setelah tanggapan surat konfirmasi yang mereka layangkan dianggap normatif dan tidak menjawab persoalan substansial yang terjadi di lapangan.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya S, menilai integritas UPTD Wilayah II perlu dievaluasi. Menurutnya, tidak terlihat adanya perbaikan mutu pekerjaan sejak kepala UPTD yang baru dilantik pada 2 September 2025 mulai bertugas.
“Banyak jalan provinsi di Sukabumi yang sudah lama rusak dan baru diperbaiki tahun ini. Namun pelaksanaannya harus menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan. Jika tidak, umur konstruksi tidak akan panjang dan berpotensi pemborosan anggaran,” ujar Lutfi.
Soroti Penggunaan Material dari Tambang Ilegal
JWI juga menyoroti temuan dugaan penggunaan material yang berasal dari tambang berizin mati alias ilegal.
Lutfi menyebut, berdasarkan aturan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan perubahannya, penggunaan material dari tambang tanpa izin resmi merupakan pelanggaran.
Ia menyampaikan bahwa banyak tambang di wilayah Sukabumi seperti Palabuhanratu, Cikembar, Tegal Buled, Sagaranten, dan Purabaya saat ini memiliki izin yang tidak aktif, namun sebagian masih melakukan produksi.
“Ini tindakan ilegal. Selain merusak lingkungan tanpa kontribusi PAD, hal ini juga bertentangan dengan persyaratan tender e-katalog yang mewajibkan dukungan material dari tambang berizin,” tegasnya.
Lutfi menduga ada pembiaran dari pihak UPTD Wilayah II terhadap pemasok material ilegal tersebut.
Untuk itu, ia meminta agar dilakukan audit terhadap penggunaan material pada setiap proyek yang berada di bawah kendali UPTD II Sukabumi.
JWI Akan Intensif Lakukan Monitoring dan Pengawasan
Sebagai bagian dari tugas jurnalistik dan pengawasan publik, JWI memastikan akan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di Sukabumi, khususnya yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga.
“Kami menjalankan tupoksi kami demi tegaknya kebenaran dan untuk mendukung program pemerintah provinsi. Kami akan mengawasi kualitas, kuantitas, dan administrasi agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Rencana Audiensi dengan UPTD Wilayah II
Untuk menjaga hubungan sinergis dengan pemerintah serta memastikan akuntabilitas publik, JWI Sukabumi Raya berencana melakukan audiensi langsung dengan UPTD Wilayah II Bina Marga Jawa Barat.
Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan penjelasan komprehensif, klarifikasi resmi, sekaligus solusi objektif atas berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Jangan sampai UPTD Wilayah II dianggap tidak menjalankan amanat gubernur untuk menghadirkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan berumur panjang. Ini penting demi mencegah pemborosan anggaran dan memastikan pembangunan berjalan efektif,” pungkas Lutfi.
(AR)
