*Lama menjadi sorotan publik, yang sebelumnya keberadaan staf khusus bupati sudah lama dibubarkan, ini terkait efektifitas penggunaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sejak Pilkada 2020 hingga kini, memasuki babak baru.

Blora Jawa Tengah, tribuntipikor,com //

Ditengah berkurangnya transfer pusat ke daerah sebesar sebesar Rp 370 miliar, membuat Pemkab Blora mengkaji keberadaan 11 orang yang berasal dari relawan pilkada.

“Sekarang masih dalam kajian untuk TP2D kedepan, dan masih menunggu hasil kajian. Mengingat pentingnya pengawalan pelaksanaan RPJMD 2024-2029,” ujar Bupati Blora, Arief Rohman.

la menjelaskan, TP2D di Kabupaten Blora dibentuk sejak 2021 dengan tugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada bupati atas arahan prioritas kebijakan strategis pembangunan.

“Melakukan pendampingan, dan mengkolaborasikan proses pembangunan yang dijalankan oleh perangkat daerah termasuk pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Blora, Ahmad Mahbub Djunaidi mengatakan saat ini TP2D tidak memiliki honor bulanan seperti di awal pembentukannya. Mereka hanya menerima honor saat ada kegiatan atau mengisi acara.

Honor TP2D di Kabupaten Blora, kata dia, sebelumnya diatur dalam Perbup nomor 21 tahun 2022. Namun setelahnya menggunakan Perbup nomor 19 tahun 2023.

“Mulai tahun 2023, sudah tidak ada honor bulanan. Hal itu setelah ada masukkan dari badan pengawas keuangan (BPK). Setelah itu, honor hanya per-kegiatan sebagai pembicara sesuai tingkat pendidikan,” terang Mahbub.

Sebagai catatan, TP2D di Kabupaten Blora memiliki anggota 11 orang. Dalam Perbup nomor 21 tahun 2022 honor TP2D dialokasikan per bulan, dengan rincian, Ketua Rp6 juta, Sekertaris Rp5,5 Juta, dan Anggota Rp5 juta.

Tak hanya itu, pada aturan itu TP2D juga mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah daerah, berupa anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor.

Namun setelah Perbup nomor 19 tahun 2023 terbit, honor TP2D diatur per kegiatan dengan rincian Ketua Rp1 juta, serta Sekretaris dan Anggota Rp750 ribu.

Sementara itu, Saiful warga Blora menilai bahwa TP2D tidak terlalu efektif memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Blora.

“Ada TP2D maupun tidak ada sepertinya sama saja. Blora toh gini gini aja. Ngga ada Kemajuan sama sekali. Yang ada malah pemborosan,” ucapnya.

Tribuntipikor.com, Biro Blora (@_hiem)

Pos terkait