Blora Jawa tengah, tribuntipikor.com //
Belanja pegawai sendiri yaitu pengeluaran pemerintah untuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ini mencakup gaji, tunjangan, uang makan, serta kontribusi sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun.
Belanja ini dianggap sebagai salah satu belanja pemerintah yang paling besar dan paling memprioritaskan alokasi anggarannya.
“Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan RKPD 2025 yang dirancang sebesar Rp1,092 triliun atau turun Rp14 miliar. Penurunan lebih besar terlihat jika dibandingkan dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai Rp1,183 triliun, yakni selisih Rp105 miliar,” kata Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Blora Komang Gede Irawadi di Blora, Jateng, Senin.
Komang menjelaskan dari total Rp1,078 triliun tersebut tidak semuanya dibebankan kepada Pemkab Blora.
“Sebagian anggaran berasal dari DAK nonfisik yang dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening penerima. Untuk beban riil belanja pegawai yang ditanggung pemkab sekitar Rp900 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan selisih anggaran dari nominal tersebut merupakan tunjangan profesi guru yang masuk kategori DAK nonfisik.
Meski tidak melalui kas daerah, anggarannya tetap harus dicatat sebagai belanja pegawai dalam dokumen RKPD.
“Sisanya itu tunjangan guru yang dibayarkan langsung oleh negara. Tidak masuk kasda, tetapi wajib tercatat sebagai belanja pegawai,” imbuhnya.
Jumlah ASN di Kabupaten Blora kini mencapai 12.709 pegawai, terdiri atas 7.205 PPPK (56,7 persen), 5.307 PNS (41,8 persen), dan 197 CPNS (1,6 persen).
Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pendidikan menjadi instansi dengan jumlah ASN terbanyak yakni mencapai 7.325 pegawai, yang terdiri atas 4.594 PPPK dan 2.730 PNS.
Tribuntipikor.com, Biro Blora (ach-fah)
