Sumbawa Besar, NTB
tribun tipikor.Com —
Kantor Bupati Sumbawa berubah menjadi pusat perhatian, Senin (17/11), ketika pejabat kementerian, pemerintah daerah, hingga para perwira tinggi kepolisian berkumpul. Di tengah forum besar itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan tampil tegas: Polri tidak akan membiarkan koperasi tambang hanya jadi menara uang segelintir pihak.
Kapolda menegaskan bahwa penyaluran SHU Koperasi Salonong Bukit Lestari kali ini adalah bukti nyata negara hadir untuk masyarakat, bukan sekadar seremoni tahunan.
“Polri memastikan koperasi ini benar-benar menjadi mesin kesejahteraan, bukan alat permainan kelompok tertentu,” tegasnya.
Melalui program “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat”, Polri menyelaraskan penyaluran SHU dengan Asta Cita Presiden Prabowo—dari pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan sosial masyarakat lingkar tambang.
Kapolda membeberkan delapan fokus utama penggunaan SHU, yang langsung menyentuh kebutuhan publik: peningkatan kesejahteraan anggota, dorongan ekonomi UMKM, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur desa, rehabilitasi lingkungan, penguatan permodalan, hingga program sosial masyarakat.
Hasilnya, 3.403 warga dari 29 desa di 5 kecamatan resmi menerima SHU. Angka besar itu ditegaskan Kapolda sebagai bukti bahwa uang koperasi bukan lagi “jalan gelap”, tapi kembali ke masyarakat.
“Ini bukan sekadar pembagian SHU. Ini pengembalian hak. Kami pastikan setiap rupiah sampai kepada warga yang berhak, tanpa potongan, tanpa permainan,” ujar Kapolda.
Menutup pernyataannya, Kapolda NTB menegaskan Polri akan terus mengawasi dan menindak bila ada pihak yang mencoba mengintervensi atau menghambat proses penyaluran manfaat koperasi.
“Siapa pun yang coba bermain di wilayah ini, akan berhadapan langsung dengan kami,” tegasnya.
Jika ingin versi lebih keras, lebih politis, atau lebih kritis, tinggal perintahkan — saya siap tajamkan lagi.
