𝗣𝗘𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗨𝗣𝗧𝗗 𝗜𝗩 𝗔𝗦𝗔𝗟 𝗗𝗜𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔𝗞𝗔𝗡?. 𝗗𝗕𝗠𝗣𝗥 𝗝𝗔𝗕𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗚𝗘𝗥𝗔 𝗧𝗨𝗥𝗨𝗡 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡.

Sumedang, tribun tipikor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV yang wilayah kerja Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala maupun rekontruksi jalan di wilayah Sumedang.

Dari sekian puluh paket pekerjaan di Kabupaten Sumedang, salah satu yang disikapi media ini adalah Perbaikan Badan Jalan Akibat Bencana Alam Ruas Jalan Lebakjati Rancakalong Selaawi Km.Bdg. 30+800. Paket ini dimenangkan CV Vikrama karya dari Garut dengan nilai kontrak Rp 1.183.069.952,00 dari Pagu anggaran Pagu Rp 1.298.000.000,00 atau 91,14 % dari nilai Pagu anggaran.

Rehabilitasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 253/PUR.08.01/SP/PPK-3/UPTD-PJJWP-IV tanggal 11 Juli 2025. Pekerjaan mencakup perbaikan badan jalan sekaligus pembangunan tembok penahan tanah di titik-titik yang rawan longsor. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas antarwilayah serta meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan.

Pemantauan media ini dilapangan 17/11 tampak sebagian aspal mulai rusak ( menggelembung), padahal pekerjaan baru selesai di hotmix dan pengerjaan drainase diduga belum sempurna atau belum selesai dikerjakan.

Aspal yang menggelembung atau bergelombang, sering disebut sebagai fenomena “bleeding” (kegemukan aspal) atau corrugation (keriting), terjadi karena beberapa faktor utama yang umumnya berkaitan dengan kualitas material dan proses konstruksi yang tidak tepat, seperti mutu aspal/agregat kurang baik, temperatur aspal terlalu rendah, pemadatan kurang sempurna, lapisan fondasi tidak padat, dll.

Sampai berita ini diturunkan, Suranta yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen ( PPK) wilayah Sumedang, ketika dihubungi media ini lewat pesan singkat whatshapp dan ditelepon langsung selalu tidak bereaksi alias cuek, padahal media ini menanyakan apa penyebab jalan sudah rusak sebelum di PHO, dan benarkah pekerjaan dikerjakan tanpa pengawasan dari PPK dan konsultan!.

Media ini juga menghubungi Direktur CV Vikrama karya, Ahmad lewat no telepon yang tertera di portal biodata perusahaan +62 896-7917-xxxx juga tidak menjawab.

Diharapkan pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat segera turun ke lapangan untuk melihat pekerjaan para PPK yang tidak sesuai dengan program KDM Jalan mulus di Jabar 2027…
𝘐𝘬𝘶𝘵𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴 𝘦𝘥𝘪𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘭𝘢𝘯𝘫𝘶𝘵𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘪𝘱𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘪𝘯…

𝗗𝗔𝗠𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗡𝗝𝗔𝗜𝗧𝗔𝗡.