BLORA, tribuntipikor.com–
Tingginya curah hujan di Kabupaten Blora dalam beberapa hari terakhir memicu tanah longsor di beberapa wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(DPUPR) mencatat terdapat 10 hingga 20 titik longsor yang tersebar di berbagai kecamatan.
Kepala Bidang SDA DPUPR Blora, Surat, menjelaskan titik longsor tersebar mulai wilayah barat hingga timur Kabupaten Blora.
“Sementara 10-20 titik yang memang sudah kami laporan masuk ke kami,” ujar Surat, Rabu, 5 November 2025.
Titik Rawan Longsor di Beberapa Kecamatan
Menurut Surat (Kabid SDA Dinas PUPR Kan. Blora), longsor paling banyak terjadi di wilayah barat Blora, terutama di Kecamatan Todanan, seperti di Desa Kacangan yang juga pernah dilanda longsor pada tahun sebelumnya.
Namun, potensi longsor kini juga ditemukan di wilayah Kecamatan Blora Kota, antara lain di Desa Jetis, Mlangsen, Bangkle, dan Karangjati.
“Beberapa titik longsor hampir menyeluruh di Blora. Bahkan di kawasan kota pun ada potensi longsor,” jelasnya.
Selain itu, Kecamatan Japah, Tunjungan, dan Randublatung (tepatnya di kali Wulung Kelurahan Wulung) dan sekitarnya juga memiliki kerawanan serupa. Di wilayah timur, Kecamatan Cepu tepatnya di kelurahan Cepu RT 004 RW 08 lingkungan Nglajo (samping kantor PLN sampai gereja Kristen Jawa Cepu ) dengan di keruknya aliran sungai beberapa bulan yang lalu, tanpa adanya tembok penahan (talud) yang mengakibatkan beberapa rumah mengalami temboknya retak retak karena longsor, mencatat dua titik longsor yang sedang dipantau DPUPR dan BPBD.
Sinergi dengan BPBD dan Pemerintah Desa/Kelurahan
Dalam upaya penanganan bencana, DPUPR Blora berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa/kelurahan, untuk segera mengajukan bantuan teknis kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan BBWS Bengawan Solo.
“Kami bersinergi dengan BPBD dan pemerintah desa yang memiliki potensi longsor, serta meminta dukungan pusat melalui BBWS,” terang Surat.
Fokus Penanganan di Titik Prioritas
DPUPR menetapkan lokasi prioritas penanganan longsor pada area yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, seperti permukiman dan jalan lingkungan.
“Penanganan sementara dilakukan dengan penutupan terpal dan pemasangan penahan tanah (terucuk) agar tidak semakin meluas,” ujarnya.
Surat (Kabid SDA) mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam penanganan bencana alam di Blora. Meski demikian, DPUPR tetap berupaya maksimal agar masyarakat terdampak tetap bisa beraktivitas dengan aman. tegasnya.
Tribuntipikor.com (biro Blora ach-fah)
