Mataram NTB
tribun tipikornCom — Aroma ketegangan mulai terasa di tubuh Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah pengurus kabupaten/kota secara terbuka menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) PSTI NTB yang digelar pada 6–7 Juli 2025 lalu. Mereka bahkan mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB untuk segera menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub).
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua KONI NTB, para pengurus daerah menilai hasil Musprov tersebut tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi. Padahal, forum Musprov saat itu secara aklamasi menetapkan Marga Harun, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengprov PSTI NTB periode 2025–2029. Namun setelah empat bulan berlalu, mereka menilai tidak ada tindak lanjut, komunikasi, maupun konsolidasi dari ketua terpilih bersama tim formatur.
“Pasca kegiatan Musprov bulan Juli 2025, tidak ada komunikasi dan penyusunan personel pengurus sesuai amanat Musprov. Ini melanggar Pasal 14 mekanisme pemilihan yang memberi waktu 30 hari bagi formatur untuk menyusun kepengurusan,” tulis para ketua PSTI kabupaten/kota dalam suratnya.
Kekecewaan semakin dalam setelah Musyawarah Nasional PSTI yang berlangsung 1 November 2025 tetap mengundang Ketua Umum terpilih NTB meski belum membentuk kepengurusan resmi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi daerah yang menilai struktur organisasi PSTI NTB belum sah dan tidak representatif.
“Kami menilai kepengurusan hasil Musprov NTB tidak berjalan normal dan tak mampu menjalankan fungsi organisasi secara maksimal,” tegas surat tersebut yang ditembuskan ke seluruh Pengkab/Pengkot PSTI di NTB.
Desakan untuk Musprovlub ini menjadi sinyal kuat bahwa soliditas internal PSTI NTB mulai retak, dan keabsahan hasil Musprov kini dipertanyakan. Sejumlah pihak berharap KONI NTB segera turun tangan agar konflik ini tidak berlarut dan mengganggu pembinaan olahraga takraw di daerah.
( Irwanto )
