Kuningan|Tribun TIPIKOR.com
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungan dan apresiasi atas langkah tegas yang diambil Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, terkait penanganan kasus kematian janin di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati. Pernyataan ini disampaikan langsung melalui akun resmi TikTok milik Gubernur, @dedimulyadiofficial, pada Kamis malam (17/7/2025).
“Untuk Bupati Kuningan, saya mengucapkan terima kasih atas langkahnya menonaktifkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atas kasus lambannya penanganan kelahiran seorang ibu yang berakibat pada meninggalnya bayi,” ujar Dedi.
Dalam keterangannya, Gubernur Dedi menyoroti bahwa bayi yang meninggal tersebut merupakan buah penantian pasangan suami istri selama tujuh tahun. Tragedi ini, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit milik pemerintah daerah, agar meningkatkan kualitas dan responsivitas layanan kesehatan.
Dedi juga menegaskan pentingnya profesionalisme tenaga medis dan pemerataan akses layanan, termasuk bagi masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan.
“Pegawainya semakin sejahtera dan rakyatnya mampu mendapat layanan yang memadai dari rumah sakit umum daerah, baik layanan umum maupun layanan BPJS,” tambahnya.
Ia berharap agar proses investigasi yang kini tengah berjalan di Majelis Disiplin Profesi dapat berlangsung objektif dan transparan. Temuan dari proses tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Sebagaimana diketahui, Bupati Kuningan sebelumnya telah mengambil langkah menonaktifkan sementara Direktur RSUD Linggajati sebagai bentuk tanggung jawab moral dan untuk memberi ruang pada proses investigasi independen. Tindakan ini dilakukan menyusul kematian janin pasien atas nama Ny. IR pada 16 Juni 2025, yang diduga akibat keterlambatan penanganan medis di rumah sakit tersebut.
Langkah Bupati Dian Rachmat Yanuar mendapat sorotan luas dari publik dan dinilai sebagai bentuk keberanian dalam menegakkan tanggung jawab serta memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap layanan kesehatan yang adil dan manusiawi.
( andri hdw )
