Landak Kalbar -tribuntipikor.com
LANDAK, 18 Juli 2025 — Sebanyak 28 organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Landak yang tergabung dalam Aliansi Ormas Kabupaten Landak melakukan aksi demonstrasi menolak program transmigrasi ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Aksi ini berlangsung di Simpang Tiga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang.
Massa aksi memulai kegiatan mereka dari area Makam Pahlawan Pal 3, kemudian menggelar pawai menggunakan kendaraan roda dua dan mobil komando lengkap dengan pengeras suara menuju lokasi utama aksi.
Dalam aksi tersebut, para peserta juga menggelar ritual adat Nyangahatn, sebagai bentuk pernyataan sikap budaya terhadap kebijakan yang mereka nilai mengancam keberadaan masyarakat lokal.
Koordinator aksi yang juga Ketua Aliansi Ormas Kabupaten Landak, Ferry Sak, membacakan lima poin pernyataan sikap utama mereka:
- Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan yang berpotensi menciptakan konflik horizontal antara pendatang dan masyarakat lokal.
- Hentikan program transmigrasi ke Kalimantan Barat dan fokus membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat lokal.
- Prioritaskan pembangunan desa-desa tertinggal, terutama dalam aspek jalan, pendidikan, layanan kesehatan, dan listrik.
- Libatkan masyarakat adat lokal dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut wilayah dan hak hidup mereka, terutama dalam RPJMN 2025–2029.
- Jika program tetap dipaksakan, maka masyarakat akan menggunakan seluruh jalur – mulai dari advokasi hukum, akademik, sosial, hingga gerakan massa.
“Kami menolak program transmigrasi karena telah menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jarak pendidikan, ekonomi, dan akses lainnya makin lebar,” ujar Ferry kepada media.
Ferry menggambarkan kebijakan transmigrasi sebagai “bom waktu di atas jerami kering”, yang berpotensi memicu konflik sosial horizontal jika tetap dipaksakan oleh pemerintah pusat.
Ia juga menegaskan bahwa masih banyak warga lokal di Kalimantan, termasuk Kalbar, yang belum mendapatkan hak dan perhatian layak dari pemerintah, terutama dari sisi infrastruktur dan layanan dasar.
“Kami minta pemerintah pusat membatalkan program ini. Hapuskan program transmigrasi dan bubarkan Kementerian Transmigrasi,” tegasnya.
Ferry juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari solidaritas nasional terhadap gerakan serupa di daerah lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan wilayah lain yang menolak dijadikan lokasi transmigrasi.
“Dari Landak kami sampaikan, kalian tidak sendiri,” ucap Ferry penuh semangat.
Namun demikian, Ferry menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Barat bukanlah anti terhadap keberadaan orang-orang dari luar daerah. Mereka tetap membuka diri terhadap pendatang yang datang dengan usaha dan kerja keras sendiri, serta investor yang menghargai nilai-nilai lokal.
“Yang kami tolak adalah program transmigrasi yang semua biayanya ditanggung oleh pemerintah, sementara rakyat lokal masih tertinggal,” pungkasnya.
Ditulis: sungut
