Kuningan|Tribun TIPIKOR.com
Dalam upaya memperkuat sinergi antara nilai-nilai adat leluhur dan arah kebijakan kenegaraan, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia / Dewan Adat Nasional Republik Indonesia (LNPKRI / DAN RI) menggelar rapat terbatas bersama Tim Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia (PKP). Pertemuan berlangsung di Kantor PKP, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Umum LNPKRI, PYM. Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, Syarif Maulana Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi., M.H., yang hadir bersama Sekretaris Jenderal PYM. Sultan Malik Samudera Pasai Teuku Haji Badruddin Syah, Wasekjen PYM. Raja Ranoometo IX Sultra Edwin F. Malaka, dan Kepala Bidang Tradisi, Seni, dan Budaya, Rd. Sandy Tumiwa, S.H.
Sementara itu, dari pihak PKP hadir Asisten I Bidang Politik dan Keamanan Dr. H. Adi Warman, SH., M.H., M.B.A. dan Asisten II Brigjen Pol (Purn) H. Erwin Charara Rusmana, M.Hum
Mengusung visi pembaharuan, LNPKRI di bawah kepemimpinan Sultan Sepuh mengangkat semangat profesionalisme tanpa meninggalkan akar adat dan sejarah bangsa. Di hadapan PKP, Ketua LNPKRI menegaskan bahwa para Raja dan Sultan bukan sekadar simbol budaya, tetapi penjaga marwah bangsa, pelindung tanah ulayat, serta pemelihara harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Para Raja dan Sultan Nusantara adalah penjaga nilai dan jati diri bangsa. Kehadiran LNPKRI adalah kelanjutan dari semangat persatuan yang diwariskan oleh para pendiri negara, termasuk Ir. Soekarno yang menjadi Ketua pertama LNPKRI tahun 1964,” tegas Sultan Sepuh yang dikenal dengan sebutan Pangeran Kuda Putih.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas keamanan dan kedaulatan bangsa dapat diperkuat melalui pemberdayaan struktur adat yang selama ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Pernyataan Ketua LNPKRI mendapat dukungan penuh dari pihak Tim Penasehat Khusus Presiden. Dalam sambutannya, Asisten I PKP Dr. Adi Warman menyatakan bahwa negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa melibatkan kekuatan adat yang otentik dan historis.
Raja dan Sultan Nusantara adalah cermin dari jati diri bangsa. Negara harus hadir bersama mereka. LNPKRI bukan hanya perlu diakui, tetapi juga diberi ruang strategis dalam pembangunan nasional,” ungkapnya tegas.
Menurutnya, rekognisi terhadap lembaga adat bukanlah romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan konkret dalam menghadirkan pembangunan yang berakar dan berkeadilan.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk mengadakan rapat lanjutan bersama Kementerian Kebudayaan, serta lembaga-lembaga strategis lain yang relevan, guna menyusun langkah-langkah konkret dalam penataan ulang relasi antara negara dan adat.
Langkah ini merupakan bagian dari kerangka besar mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana kebudayaan dan adat menjadi fondasi utama bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkepribadian.
Dengan semakin kuatnya kepercayaan publik dan keterlibatan aktif dalam ruang kenegaraan, LNPKRI membuktikan kapasitasnya sebagai lembaga yang tak hanya berakar pada sejarah perjuangan, tetapi juga siap menjadi mitra negara dalam menata masa depan.
“Kita ingin bangsa ini tidak tercerabut dari akarnya. Tradisi bukan penghalang kemajuan, justru ia adalah pondasi untuk membangun Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat,” tutup Sultan Sepuh.
( andri hdw )
