Bandung — Media Tribuntipikor com
Ketua LSM TRINUSA DPD Jawa Barat, Ait M Sumarna, angkat suara menanggapi ketegangan yang terjadi antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman. Ia menilai, dinamika yang muncul di ruang publik itu mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam struktur pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kang Ait—sapaan akrab Ait M Sumarna—peristiwa ini sangat disayangkan karena seharusnya jajaran pimpinan di level tertinggi pemerintahan provinsi dapat menjadi teladan dalam hal koordinasi, komunikasi, dan integritas tata kelola birokrasi.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang lebih tinggi, ini tentang etika pemerintahan. Wakil Gubernur dan Sekda harus menunjukkan sinergi, bukan justru memperlihatkan ketimpangan relasi di hadapan publik,” tegas Kang Ait saat diwawancarai Media Trinusa di Bandung, Selasa (1/7/2025).
Ia menekankan bahwa posisi Sekretaris Daerah bukanlah jabatan politis yang bisa dijalankan sesuka hati. Sekda, jelasnya, memiliki peran strategis dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan memberikan layanan administratif secara profesional. Di luar itu, Sekda juga bertanggung jawab atas penataan organisasi, tata kelola keuangan daerah, hingga protokol dan komunikasi pemerintahan.
“Sekda harus paham batas tugas dan fungsi. Jangan sampai lupa diri dan terjebak dalam ego jabatan. Jabatan itu amanah,” tambahnya.
Lebih jauh, Kang Ait mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Ia mengingatkan bahwa jika ketegangan antara dua figur penting ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan mengganggu stabilitas roda pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat.
“Pak Gubernur jangan diam. Harus segera memberi solusi konkret dan memperbaiki komunikasi internal. Wakil Gubernur jangan hanya dijadikan penunggu Gedung Sate. Libatkan beliau lebih aktif dalam proses pemerintahan,” ujarnya lantang.
Kang Ait juga mengingatkan pentingnya distribusi kewenangan yang adil dan proporsional di antara pimpinan daerah. Dalam demokrasi, kata dia, keterbukaan, kerja kolektif, dan penghargaan terhadap struktur formal pemerintahan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar.
“Jangan biarkan masyarakat melihat pimpinan daerah saling menjatuhkan atau berjalan sendiri-sendiri. Ini bukan hanya persoalan etika, tapi juga soal kepercayaan publik,” pungkasnya.
Budi Haryanto Wapemred
