Sumedang, Tribun Tipikor
Sudah menjadi rahasia umum keberadaan pasar-pasar tradisional di banyak daerah selalu menimbulkan beberapa permasalahan, mulai dari permasalahan sampah, penataan sarana dan prasarana, perparkiran hingga masyarakat sekitar. Sejatinya semua persoalan tersebut bisa selesai jika pemerintah dalam hal ini dinas terkait duduk bersama, dari Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup hingga Dinas Perhubungan semua harus bersama – sama serta andil dalam membentuk . membenahi, kondisi pasar yang sering carut marut. Permasalahan tersebut juga terjadi di alam pasar Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Pasar Tanjungsari Mohamad Nasir,SE. saat di konfirmasi di ruang kerja, Sabtu, 28/6/2025
Mohamad Nasir kepada awak media menyampaikan beberapa hal, dalam rangka mewujudkan program kerja untuk pelaksana Teknis Daerah sangat penting Membantu berbagai pihak, baik dari pihak masyarakat sebagai pedagang yang ada di ruang lingkung pasar Tanjungsari, secara teknis maupun non teknis selalu mengedapan kan musyawarah ataupun menyusun program kerja secara administrasi sudah sesuai prosedur karena harapan memperbaiki atau membangun
Mengelola pasar tanjungsari ini tidak segampang mambalikan tangan, kita butuh semua pihak,” seperti semua stacholder yakni, dari Disperindag, Dinas lngkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan lainnya demi berhasilmya
Penataan yang kita hargai.ucapnya
Menurut Nasir,” memutuskan untuk menjadi UPTD yang bekerja semaksimal mungkin dalam Melaksanakan program kerja antara lain menjaga
Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan.Selalu
menampung aspirasi masyarakat.Program
penyusunan dalam segala aspek terkait pasar dan pelaporan ke Dinas terkait.
Usulan serta konsep revitalisasi kembali pasar Tanjungsari mendapat dukungan dan dukungan dari pemerhati sosial yang Ketum Umum Simpe Nasional, SH saat di hubungi, Edi justru berharap bukan saja pasar Tanjungsari yang perlu di revitalisasi mungkin semua pasar tradisional sudah waktunya di benahi, pengaturan harus menyeluruh, mulai infrastruktur, SDM serta sistem terkoneksi dengan baik yang berbasis aplikasi, sehingga pengelolan berjalan dengan baik, selain itu harus di perjelas batasan masing-masing instansi yang terlibat, karena pasar ada dinas juga bertanggung jawab mengapa tidak pengelolan secara maksimal di serahkan oleh Dinas Perdagangan, sehingga kewenangan tidak tumpang tindih, instansi tersebut sifatnya membantu dan memberikan dukungan teknis,” tegasnya.
