Kota Banjar, tribuntipikor.com
–Puluhan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh (FSB) dan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Banjar menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Kota Banjar. Jumat (23/05/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap program 100 hari kerja WaliKota dan Wakil WaliKota Banjar yang dinilai belum menyentuh persoalan riil buruh.
Koordinator aksi Toni Rustaman, menilai janji politik soal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan investasi hanya sebatas wacana.
“Sampai saat ini belum ada lapangan kerja baru, belum ada investor masuk. Semuanya cuma omon-omon,” ujarnya saat orasi.
Dalam aksi tersebut, massa buruh membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
Pemerintah Kota Banjar dan DPRD segera membuat Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh.
Menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan hak-hak buruh seperti BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
Mendesak realisasi program Kartu Berdaya secara merata dan transparan.
Toni juga menyoroti, program Kartu Berdaya yang hingga kini belum diterapkan.
“Kami tidak ingin kartu ini hanya jadi alat pencitraan. Jangan sampai tebang pilih. Realisasikan sesuai janji,” tegasnya.
Respons Pemkot Banjar
Menanggapi tuntutan buruh, Sekretaris Daerah Kota Banjar H. Soni Harison menyatakan, pemerintah telah menjadwalkan pembahasan Perda Ketenagakerjaan bersama DPRD. “Kami sudah koordinasi. Perda ini akan masuk dalam program pembentukan Perda pada APBD perubahan,” katanya.
Soni juga memastikan program Kartu Berdaya akan mulai disalurkan pada awal Juni 2025. Menurutnya, proses verifikasi dan validasi data penerima masih berlangsung agar bantuan tepat sasaran.
“Kami ingin program ini berjalan akurat, karena menyangkut bantuan bagi masyarakat tidak mampu, terutama lansia dan jompo,” ujarnya.
Hminvestigasi
