Blora Jateng, tribuntipikor.com //
Menjadi beban pemikiran disalah satu Kepala Dinas di wilayah kabupaten Blora, Jawa Tengah, tentang rincian perhitungan dan penelitian yang sangat akurat dan disamping menurut data Blora masuk 10 Kabupaten termiskin se-Jateng serta akibat dari dampak penjualan Pupuk bersubsidi diatas HET di daerah kecamatan Todanan, Kradenan serta 5 lebih daerah lainnya, munculah sebuah peryataan klarifikasi dan/atau tanggapan dan bilamana memang benar seperti itu keadaannya hal ini tentu perlu adanya sebuah perumusan.
Terlebih tentang layanan pelanggan, Pupuk Indonesia: bisa diakses secara gratis atau bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau 0811 9918 001. SVP PSO, Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda mengatakan, pihaknya telah memasang informasi layanan pelanggan di kios resmi di seluruh Indonesia.
Adapun layanan pelanggan ini beroperasi pada jam dan hari kerja saja. “Layanan pelanggan bisa diakses oleh petani sebagai saluran pelaporan jika menemukan masalah atau kedapatan kendala mengenai pupuk bersubsidi di tingkat kios, salah satunya mengenai harga jual pupuk bersubsidi di kios,”
Fickry menegaskan, Pupuk Indonesia siap menindak tegas mitra kios dan distributor yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Sebab, kata dia, HET merupakan ketentuan harga yang wajib dipatuhi kios resmi jaringan Pupuk Indonesia. Perusahaan juga mewajibkan seluruh kios untuk memasang sticker informasi mengenai HET dan sampai saat ini informasi mengenai harga pupuk bersubsidi telah terpasang di seluruh kios resmi.
Sebut saja Sukiman yang juga selaku Ketua Lembaga P4 (Pemerhati Pupuk dan Pembela Petani) mengungkapkan, memang betul dan sesuai rinciannya jawabnya bahwa kelihatan total naik hanya 9.48 miliar akan tetapi kalau dibelikan pupuk Subsidi dapat 5.5 Kw per ha, dan ini tentunya bisa menaikkan produksi minimal 3 ton per ha, per tahu. Ucap Sukiman.
Sementara tambahan 5.5 Kw itu saja belum memenuhi kebutuhan RDKK Kabupaten Blora, karena RDKK se-kabupaten Blora kebutuhan pupuk mencapai 76000 ton per tahunnya dan baru di beri 65.800 ton per tahun oleh pemerintah pusat, berarti kebutuhan pupuk bersubsidi di kabupaten Blora masih kurang 10.200 ton per tahunnya. Tambahnya.
Hal itu bilamana dikalkulasikan dengan uraian, Alokasi pupuk di kecamatan Todanan tahun 2024 adalah:
Untuk pupuk jenis Urea = 5.909.902 Kg = 59099 Kw, untuk pupuk jenis Ponska = 4.464.429 Kg = 44644 Kw
Dengan total = 10.374.331 Kg, bilamana dibagi 1.373 Kg per hektare, = 7556 hektare untuk Luas Lahan di kecamatan Todanan. Kabupaten Blora.
Sehingga dengan rincian dan jumlah tersebut diatas kedapatan rincian bahwa jumlah harga penjualan diatas HET muncul kelebihan harga seperti dimaksud dibawah ini yakni:
Untuk Urea 5.909.902 Kg = 59099 Kw, = 118.198 Sak bilamana dihitung rupiah 118.198 Sak X Rp 42.500,- per Sak dari kelebihan HET = Rp. 5.023.415.000,-( Lima miliar dua puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
Sementara untuk rincian dan jumlah harga penjualan diatas HET untuk pupuk jenis Ponska muncul kelebihan harga seperti dimaksud dibawah ini yakni: 4.464.429 Kg = 44644 Kw X 2 Sak, = 89228 Sak. 89228 Sak X Rp. 50.000 = kelebihan HET = 4.464.400.000 + Rp. 5.023.415.000
Sehingga total melebihi HET untuk pupuk jenis Urea+Ponska = Rp. 5.023.415.000 + 4.464.400.000 = Rp. 9.487.815.000 ( Sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
untuk itu dan dengan rincian kelebihan mencapai nominal Rp. 9.487.815.000 : 7556 ha (Luas Lahan = Rp. 1.256.666 : 227.500 (per kW untuk Urea dan Ponska sesuai HET) = 550 Kw.
Olehnya, bila mana mau dan akan diminimalis, dari jatah per ha = 1373 Kg + 550 Kg per ha, dalam 1 tahun dapat menghasilkan produksi minimal hingga 3 ton per tahun. Hal ini dengan kegiatan produksi 3 ton dengan harga gabah ditahun 2024 minimal Rp. 5000 per Kg = Rp. 15.000.000,- sehingga untuk
Kerugian produksi = Rp. 15.000.000 X 7556 ha = Rp. 113.340.000.000 ( Seratus tiga belas miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Ungkapnya.
Maka dari itu, hasil dari rincian dan penelitiannya, Sukiman mengungkapkan, bahwa kena apa Blora itu termasuk 10 Kabupaten termiskin se Jateng, dan menurutnya ternyata salah satunya adalah produksi pangan yang kurang maksimal. Disamping yang lain seperti rakyat dicekik rentenir dan meraja lelanya indikasi korupsi, tampaknya juga ditambah dengan etos kerja rendah dll, yang kesemuanya itu tentunya bisa diselesaikan tanpa menggunakan APBD. Pungkasnya. (Pnm/Yn)
Editorial: Solikin Korwil
