Tasikmalaya, Tribuntipikor com
Rabu 19/3/25– Ketua LSM TRINUSA DPC Tasik Raya, Dede Sukmajaya, menyampaikan kritik tegas terhadap pemerintah dan DPR RI terkait kebijakan yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Dalam pernyataannya, Dede Sukmajaya yang sering disapa Kang Dede menyoroti lambatnya DPR RI dalam proses penyelesaian RUU Perampasan Aset Koruptor, sementara Isu yang semakin santer Pemerintah akan menyita aset rakyat kecil yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor minimal dua tahun.
“Bagaimana mungkin RUU Perampasan Aset Koruptor yang sudah lama digaungkan tak kunjung selesai, sementara pemerintah dengan mudahnya menyita aset rakyat kecil? Jika isu ini benar, Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegas Kang Dede, Rabu (19/3/25).
Kang Dede mempertanyakan keberanian pemerintah yang terkesan hanya menindas rakyat kecil yang mungkin terlambat bayar pajak karena kesulitan ekonomi, tetapi tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah. “Apa ini yang disebut keadilan? Apa ini yang disebut perlindungan terhadap rakyat?” ujarnya dengan nada geram.
Dia menggambarkan situasi saat ini seperti “Negeri Konoha” yang penuh dengan kekonyolan. Di satu sisi, koruptor bebas berkeliaran, asetnya tidak disita, dan hukum seolah tak berdaya. Di sisi lain, rakyat kecil yang hidup pas-pasan justru menjadi sasaran empuk untuk ditekan dan dihukum. “Ini adalah ironi yang memalukan,” tambahnya.
LSM TRINUSA menuntut pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset Koruptor dan mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor. “Jangan hanya berani menindas rakyat kecil yang sudah susah, sementara para penjahat berdasi dibiarkan bebas menikmati hasil korupsinya. Ini bukanlah cara membangun negara yang adil dan makmur,” tegas Kang Dede.
Lebih lanjut, Kang Dede menegaskan bahwa pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir orang yang merusak negeri ini. “Jika tidak, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan pada pemimpin yang seharusnya melindungi mereka. Jangan biarkan negeri ini semakin tenggelam dalam kekonyolan dan ketidakadilan,” pungkasnya.
Kritik ini mencuat di tengah maraknya Isu aksi penyitaan kendaraan bermotor milik warga yang terlambat membayar pajak. Sementara itu, kasus korupsi yang merugikan negara masih banyak yang belum tuntas, bahkan aset para koruptor seringkali tidak tersentuh oleh hukum.
Budi Haryanto Redaksi
