Kabupaten Magelang, Tribun Tipikor.com
(11/2/2025)
Mengingat pemberitaan dari beberapa media terkait tambang galian c yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai ijin sampai sekarang belum ada tindakan dari aparat penegak hukum dan pihak pihak terkait.
Dari hasil penelusuran awak media, pada Hari Selasa /11 /02 /2025), terdapat galian C yang di duga ilegal, tepatnya berada di Ds. Keningar kecamatan dukun , Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Galian tersebut letaknya cukup dekat dengan hutan dan perkebunan milik warga. Sehingga cukup membuat dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan warga desa tersebut.
Selain lahan, juga terdapat kritis permasalahan lain akibat dari aktivitas penambangan galian c tersebut, seperti terjadi perubahan topologi lahan serta memercepat terjadinya erosi tanah, Erosi tanah adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air ke tempat lain. Apalagi saat ini sudah masuk musim tak menentu kadang hujan kadang juga panas, yang mana dengan adanya aktivitas tambang galian C tersebut, maka dapat menyebabkan dampak longsor bahkan banjir bagi lahan milik warga setempat.
Dalam pantauan awak media di lapangan, terdapat sejumlah alat berat yang di gunakan untuk tambang galian C tersebut, yakni berupa excavator yang di duga bahan bakar yang di gunakan untuk menjalankan excavator tersebut menggunakan BBM bersubsidi jenis solar. Di temukan pula beberapa Truk Dump yang di gunakan untuk mengangkut hasil galian tanah tersebut.
Saat di konfirmasi kepada seseorang yang berada di lokasi, dirinya menuturkan bahwa Tambang tersebut merupakan milik PT RAJAWALI DJU ( *Denta* *jaya* *utama* ) pengelola bernama ( *Syahroni) (Permadi ). Yang di duga merupakan seorang oknum anggota TNI yang masih aktif.. Sungguh ironis memang, Anggota TNI yang harus nya ikut menjaga kelestarian lingkungan hayati justru menjadi pengelola/beking galian c
Menurut informasi dari warga sekitar yang enggan di sebutkan nama nya
Dampak dari galian c di desa keningar ini sungguh sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup/kesehatan warga desa keningar…
“jalan menuju kebun itu berdebu tak jarang juga menjatuhkan para petani bahkan gangguan pernapasan sering kami Alami… Sesak nafas batuk iritasi mata bahkan batuk sering kami alami
” o ya mas satu lagi pengairan desa itu terganggu akibat galian c di atas. Karena warga desa itu mengandalkan sumber mata air gunung.. Sejak ada galian c air menjadi sedikit bahkan keruh tidak bisa buat nyuci atau di konsumsi.. Tuturnya
Warga berharap , dengan adanya pemberitaan ini di harapkan Aparat Penegak Hukum Setempat, baik Polsek dukun Polres kabupaten Magelang Maupun Polda Jateng melakukan tindakan yang tegas dengan menutup Tambang Galian C tersebut, jangan sampai di biarkan dan akan membawa dampak buruk yang lebih besar untuk warga sekitar nantinya..
Tindak pidana terhadap perusakan alam dan hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
* Pasal 98 UU PPLH: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
* Pasal 99 UU PPLH: Setiap orang yang karena kealpaannya mmengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
* Pasal 100 UU PPLH: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu air, baku mutu udara, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
* Pasal 101 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang diperlukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Selain pidana penjara dan denda, pelaku perusakan alam dan hayati juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, paksaan pemerintah untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup, dan lain-lain.
Penting untuk diingat bahwa ancaman pidana dan sanksi administratif ini dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan.
Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kelestarian alam dan hayati serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusaknya.(Red/Ff)
