Kebijakan Presedir AMNT Dituduh Bunuh Akses Lokal di Pelabuhan

MATARAM NTB, Tribuntipikor.com

Tidak hanya soal dugaan pencucian uang dan CSR, satu lagi dugaan skandal yang menerpa Presiden Direktur (Presedir) PT. Amman Mineral Nusa tenggara (AMNT), Rakhmad Makasau.

Otoritas lokal menuduh, kebijakan Rakhmad Makasau justru membunuh akses perusahaan lokal yang mengais Rizky di pelabuhan bongkar muat khusus (Tersus) milik AMNT dan pelabuhan umum, Benete.

Menurut sejumlah laporan tersebut menyebutkan aktifitas jasa bongkar muat, mulai dari Keagenan, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan jasa angkutan transportasi bongkar muat (Tracking) tidak dapat diakses pengusaha lokal bagi barang barang kebutuhan AMNT yang dikirim serta dibongkar dari luar perairan, Benete.

“Di Pelabuhan Tersus AMNT dan Unit Pengelola Pelabuhan (UPP) Benete, tak satupun akses lokal diberdayakan jasa bongkar muat barang barang kebutuhan AMNT. Semuanya perusahaan luar,” keluh, pengusaha lokal jasa bongkar muat di Benete, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (22/1) waktu setempat.

Sejumlah pengusaha lokal lainnya takut bersuara sebab, AMNT memiliki kekuasaan dan akses besar untuk melumpuhkan usaha mereka jika melawan atau protes.

Media yang melakukan investigasi menemukan, bahwa PT. Aman Samudera Sejahtera Abadi (ASA) adalah satu satunya mitra yang ditunjuk AMNT untuk melakukan aktifitas bongkar muat barang milik AMNT di pelabuhan UPP Benete. Sementara PT. Benline Indonesia adalah perusahaan asal Jakarta yang ditunjuk AMNT menangani jasa bongkar muat di pelabuhan khusus AMNT.

Menurut sumber media, kedua perusahaan itu adalah perusahaan asal luar daerah dan berkantor pusat di Jakarta. Sementara perusahaan lokal sama sekali tidak memiliki akses kuat untuk mendapat pekerjaan jasa bongkar barang milik AMNT tersebut. Baik jasa Traking, PBM dan Keagenan.

“Satu satunya mitra ASA yang ditunjuk menjadi partner adalah PT. CSS atau perusahaan milik pengusaha keturunan atau Taipan. Kasihan lokal ini,” kata sumber tersebut lagi.

Presedir AMNT, Rakhmad Makasau yang dikonfirmasi terkait tuduhan tersebut enggan berkomentar. Wartawan yang menghubungi nomor Whatsapp nya, tidak pernah direspon, meski pesan terbaca.

Kepala UPP Kelas III Benete, I Ketut Sudharma yang dikonfirmasi media enggan berkomentar panjang terkait keterlibatan PT.ASA dan Perusahaan asal luar daerah dalam aktifitas bongkar muat barang kebutuhan AMNT.

Ketut menegaskan, pihaknya bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dan tidak mentolerir pelanggaran apapun.

Koordinator Jaringan Anti Korupsi Nasional (ANAK) Republik Indonesia (RI) Muhammad Sahril Amin sebelumnya melaporkan Rakhmad ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlibatannya dalam dugaan pencucian uang dalam program CSR yang menguntungkan oknum pejabat di NTB.

Kini, tuduhan lainnya juga memicu spekulasi kepada Rakhmad bahwa ia tidak berpihak kepentingan lokal. Kondisi ini mencerminkan, sikap management AMNT yang lebih mendengarkan elit dan para pihak yang memiliki jabatan ketimbang jeritan rakyat lingkar tambang dan pengusaha lokal.

Pengusaha lokal dan jaringan sipil di Sumbawa Barat, dimana pusat tambang Batu Hijau berada, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya, menertibkan serta menindak tegas perusahaan yang tidak taat aturan. Terutama pemegang saham AMNT yang tidak mendukung Desentralisasi (Pemerataan) pertumbuhan ekonomi lokal dan melanggar hukum seperti korupsi dan kolusi hingga merugikan keuangan negara. (An-Irwanto )

Pos terkait