Opini: oleh M.Solikin.G.Y
Seiring berjalannya tentang angka kemiskinan rakyat Bojonegoro, terlihat para pihak legislatif, eksekutif hingga pemimpin daerah tak begitu peduli dengan adanya momentum grafis kemiskinan tersebut.
Bojonegoro Jatim, Tribuntipikor.com
Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sejarah panjang dan menarik serta Perannya yang Signifikan di Perkembangan pembangunan infrastruktur global saat ini, merupakan salah satu wilayah yang mempunyai peran Strategis di Jawa Timur. Karena wilayah kabupaten Bojonegoro mempunyai asal-usul tersendiri yang unik, yang terhubung dengan kondisi geografis, politik, dan budaya masyarakat setempat.
Namun demikian, sangatlah disayangkan bilamana Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bojonegoro yang mencapai 8 triliun lebih ini, kebijakan pemerintah daerah kabupaten melalui Bupati kepada OPD, Dinas-dinas terkait dalam mengolah dan/atau program pembangunan infrastruktur serta non infrastruktur masih selalu menyisihkan keterpurukan dalam pelaksanaannya.
Hal ini, terpantau dari hasil investigasi melalui berbagai sumber pemberitaan dari sejumlah media online beberapa tahun sebelumnya hingga saat ini, yang mana hasil akhir audit Pemkab Bojonegoro yang disetujui dan disahkan oleh DPR selalu menyisakan Silpa hingga dua (2) triliun lebih.
Sementara, disatu sisi pertumbuhan sosial masyarakat Bojonegoro tergolong masih masif untuk prosentase sebagai masyarakat miskin. Ditambah berbagi program Pemkab tentang pengentasan kemiskinan rakyat Bojonegoro yang condong tidak tepat sasaran dibandingkan APBD yang melimpah.
Mirisnya.! Tentang standar Signifikannya angka kemiskinan rakyat Bojonegoro, terlihat para pihak legislatif, eksekutif hingga pemimpin daerah tak begitu memperdulikan dengan adanya momentum grafis tersebut.
Seperti sebelumnya, banyak warga masyarakat Bojonegoro selalu berharap ada perubahan signifikan pada pergantian seorang pemimpin ‘Bupati, khususnya tentang terjadinya Silpa APBD Bojonegoro. Akan tetapi al-hasil beberapa tahun bahkan hingga dijabat oleh seorang PJ masih juga terjadi adanya Silpa APBD.
Olehnya, media tribuntipikor.com sebagai pilar ke 4 pemerintah dan selaku sosial control kebijakan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten meminta agar supaya melalui Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025 – 2030 nanti, dapatnya mengevaluasi kembali tingkatan SDM para OPD selaku aparatur pemerintah daerah melalui Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para Dinas-dinas yang lebih mumpuni, sesuai to poksinya. (King/Fr)
Editorial: Korwil Jatim
