Bandung, tribuntipikor.com
Diskusi pendidikan akhir tahun 2024, Forum Wartawan Pendidikan (FWP) Jabar yang mengusung tema “Evaluasi Capaian Prestasi di tahun 2024, PR dan Harapan di Tahun 2025”, yang berlansung di Hotel Rooms Inc d’Botanica Bandung, Jalan dr. Djunjunan Dalam No. 143-149, pada Senin (30/12/2024).
Acara ini mengundang sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TikomDik), Dinas Pendidikan Jabar, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., Pengurus Pusat Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia, Dra. Rachmi Krisdiani, dan Kepala SMKN 4 Kota Bandung merangkap Pengurus MKKS SMK Jabar bidang Link & Match, Dr. Agus Setiawan, S.Pd., M.Si.
Dr. Firman Oktora menjelaskan sejak tanggal 23 Januari 2024, Dinas Pendidikan Jabar telah melaksanakan berbagai transformasi pendidikan yang didasarkan pada empat landasan. Langkah ini diambil untuk menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perbedaan antar generasi.
“Keempat landasan tersebut mencakup Dynamic Governance, Network Governance, Whole of Governance, dan Digital Governance,” ujar Firman.
Kata Firman, Dynamic Governance menekankan pada fleksibilitas dalam menjawab berbagai perubahan. Sementara itu, Network Governance berfokus pada kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, lintas dinas, serta DPRD Jabar.
Dalam konteks Digital Governance, Dinas Pendidikan berupaya beradaptasi dengan kemajuan era digital dan kecerdasan buatan (AI). Sedangkan Whole of Governance berfokus pada pengurangan sekat-sekat antar sektor dalam pengelolaan pendidikan.
Ia menambahkan keempat landasan tersebut diimplementasikan dalam empat aspek, yang pertama adalah kolaborasi melalui model pentahelix yang melibatkan lima unsur: pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
“Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai aplikasi di dunia pendidikan yang mendukung pengelolaan. Kami melakukan integrasi melalui one stop service dan single sign on. Selain itu, kami menyediakan informasi pendidikan kepada masyarakat lewat website disdik.jabar.id,” jelasnya.
Tiga, pemerataan akses pendidikan dilakukan dengan pembangunan sekolah di 16 kecamatan yang sebelumnya belum memiliki SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. “Kini sudah berkurang menjadi 15 kecamatan setelah satu sekolah dibangun,” tuturnya.
Pihak Dinas Pendidikan tengah melakukan analisis di 15 kecamatan untuk pembangunan sekolah baru. “Saat ini, kami menilai demografi masing-masing kecamatan untuk memastikan apakah ada anak usia sekolah yang memerlukan fasilitas pendidikan. Jika diperlukan, kami akan membangun sekolah di sana, atau alihkan pembangunan ke kecamatan dengan populasi padat,” ujarnya.
Pada tahun ajaran PPDB 2024, Dinas Pendidikan Jabar telah menerapkan inovasi, khususnya bagi keluarga dari kalangan ekonomi ekstrem, yang tidak perlu mendaftar tetapi akan disalurkan langsung ke SMA atau SMK negeri atau swasta sesuai domisilinya untuk menghindari biaya tambahan.
Selain itu, untuk 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, Dinas Pendidikan menyiapkan sekolah penyangga di kecamatan terdekat.
“Contohnya di Kota Bandung, Kecamatan Cinambo yang belum memiliki sekolah negeri, anak-anak di daerah tersebut diberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah penyangga terdekat, seperti SMAN 23 di Kecamatan Antapani atau SMAN 24 di Kecamatan Ujungberung, dengan maksimal 40 siswa per sekolah. Kami sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud dan sedang menunggu pembangunan infrastruktur di kecamatan tersebut,” jelasnya. (Nur nt)
