Kepesertaan BPJS Tidak Aktif, Pemulangan Jenazah Warga Miskin Ini Dimintai Rp1,5 Juta Oleh RSUD Bojonegoro

Daerah kaya minyak, tapi untuk mendapatkan layanan kesehatan masih ada warganya yang berteriak. Ini tidak boleh diabaikan, jangan sampai ada Dili yang lain yang ketika meninggalpun keluarganya kesulitan untuk membawa pulang.

Bojonegoro Jatim, tribuntipikor.com // Kisah memilukan datang dari RSUD, Dr. Sosodoro Djatikusumo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di mana seorang warga miskin terpaksa membayar sebesar Rp. 1,5 juta untuk memulangkan jenazah anggota keluarganya. Hal ini terjadi pada Sabtu 07/12/2024, karena kepesertaan BPJS pasien tidak aktif, sehingga biaya pemulangan jenazah harus ditanggung secara mandiri.

Isu publik ini menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kejadian ini mencuat setelah keluarga pasien yang meninggal dunia mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi tetap diminta untuk membayar jika ingin jenazah dipulangkan. Pihak keluarga pun merasa terbebani, mengingat kondisi ekonomi yang serba sulit.

Menurut Haryono, tetangga pasien meninggal yang turut mendampingi keluarga saat penjemputan jenazah, “Aneh jadinya ketika warga tidak mampu bayar, jenazah ditahan. Ungkapnya. Daerah penghasil Migas kok kaya gini. Gumamnya.

Masih menurut Haryono, dia berinisiatif pinjam ambulance RSM Kalitidu saat menjemput jenazah Alm, Rizal Dili Antoni 47 warga Desa Kalitidu ini,

“Maksud saya bawa ambulance sendiri untuk mengurangi beban biaya mas,” ujarnya pada awak media.

Diungkapkan, saat Haryono konfirmasi, pihak RSUD menyatakan bahwa prosedur tersebut diterapkan untuk pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif.

Namun demikian, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena menyangkut hak dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pengurusan jenazah. Jelas kang har sapaan akrabnya setiap hari.

Kasus ini memunculkan sorotan publik terhadap pentingnya validasi dan aktivasi kepesertaan BPJS, serta perlunya kebijakan yang lebih manusiawi dari fasilitas kesehatan.

Pemerintah Daerah Bojonegoro dan wakil rakyat diharapkan segera turun tangan untuk membantu keluarga korban dan mengevaluasi sistem pelayanan rumah sakit agar kejadian serupa tidak terulang. (King/Tim)

Editorial: Korwil Jatim

Pos terkait